Disnakertrans Pemprov Kepri Sebut Pengawasan Tenaga Kerja Tak Turun ke Daerah, Terbentur Anggaran

Disnakertrans Pemprov Kepri Sebut Pengawasan Tenaga Kerja Tak Turun ke Daerah, Terbentur Anggaran
Mari Berbagi


HMSTimes.com, Natuna – Tentang pekerja telah diatur dalam Undang-undang tenaga kerja yang berlaku, sistemastis terkait upah, perlindungan keselamatan dan pengawasan. Berhubungan dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014, pengawasan tenaga kerja menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Sehubungan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinaskertrans) belum ada di Natuna, Pemerintah Kabupaten Natuna berharap pengawasan tenaga kerja menjadi sebuah perhatian serius dari Pemprov Kepri. Hal itu diungkapkan Kadisnakertrans Kabupaten Natuna, Hussyaini, kepada HMSTimes.com belum lama ini.

” Saat ini kantor UPTD disnakertrans provinsi kepri belum ada di Natuna, maka dari itu kita berharap kantor unit pengawasan tenaga kerja pemprov kepri di Natuna menjadi perhatian serius,”ujar Hussyaini.

Hussyaini mengatakan saat ini pengawasan tenaga kerja kewenangan disnakertrans provinsi. Jadi yang harus dipikirkan Disnakertrans provinsi adalah kantor UPTD atau perwakilan TIM pengawas ketenagakerjaan di Natuna. “Dengan rentang kendali pemerintahan provinsi Kepri dengan kabupaten Natuna sangat jauh, seharusnya di kabupaten Natuna ada kantor UPTD atau perwakilan dari Disnakertrans provinsi. Semua kita kembalikan kepada provinsi dan Pemerintahan pusat, untuk berpikir UPTD pengawas tenaga kerja harus ada setiap kabupaten dan kota. Yang penting harus ada dasar hukum regulasinya. Pengawasan buruh di Natuna, kewenangan tim pengawas provinsi, Disnakertrans kabupaten Natuna sebatas pendataan”. Katanya Hussyaini.

Ia mengaku tim disnakertrans kepri pernah turun ke Natuna namun tidak lama sekira dua atau tiga hari aja. “Kemaren rencana mau turun tapi belum jadi, dengan alasan yaitu tim pengawas pegawainya tak banyak, sementara yang di awasi kab/kota se-provinsi kepri. Tertunda turun, diinfo lagi nanti kalau tim turun, alasannya kita tidak tau. Yang jelas tim belum jadi turun, kalau turun dari tim akan kasi info”. Ucapnya.

BACA JUGA:  Saksi Mengaku, Billy Tidak Ada Pukul Korban

Sementara Kepala Disnakertrans Propinsi, Tagor Napitupulu, Rabu (30/8/2019) lalu, tidak berada ditempat saat mau dikonfirmasi insan pers Natuna, yang juga merupakan Wakil ketua DPC Serikat Buruh Patriot Pancasila Natuna.

Seorang pegawai bernama Siska mengatakan jika kepala dinas sedang tidak ada dikantor. “Bapak tidak ada ditempat lagi keluar,” kata Siska.

Hingga pukul 13:30 WIB, HMStime.com masih berupaya untuk mendapatkan informasi dari Disnakertrans Pemprov Kepri, namun hingga waktu pulang jam kantor pegawai bekerja, kepala dinas Tagor Napitupulu tidak berhasil dikonfirmasi.

Bagian pengawasan disnakertrans provinsi kepri Suryadi, saat di konfirmasi, mengatakan bahwa dikantor disnakertrans propinsi Kepri banyak jabatan yang kosong, dan bahwasanya sistematis pengawasan tenaga kerja, diakuinya kewenangan propinsi (sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014).

Suryadi juga mengatakan satu hal yang perlu untuk diketahui, bagaimana efektifnya pengawasan kedaerah-daerah, apabila tidak ada anggaran. Pengawasan untuk Natuna, tahun ini tidak ada penganggaran, bagaimana bagian pengawasan mau turun ke Natuna.”katanya.

Soal sistem penganggarannya, ia mengatakan tak dapat memberikan keterangan terkait hal itu. “Silahkan mempertanyakan ke bagian perancanaan,” kata Suyadi,

Sekeretaris Disnakertrans Propinsi Kepri, Abdul Bar mengaku jika tim pengawasan tenaga kerja pemrpov kepri turun ke daerah butuh anggaran. Kedaerah butuh pengganggaran, dibuat oleh bagian perencanaan. Tidak ada anggaran, bagian pengawasan tidak bisa turun,” ujar Abdul.

Abdul bar juga mengatakan, daerah sifatnya wajib lapor dan disnakertrans Kepri menunggu laporan dan pengaduan dari daerah, baru pengawasan turun. Namun terkait anggaran bagian pengawasan ke Natuna, tahun ini diakuinya tidak ada. Prinsipnya anggaran pengawasan ke daerah harus di alokasikan, tetap diusulkan, semua itu bagian anggaran (Banggar) punya peranan. Jelasnya.

Hingga berita ini terbit, kepala dinas ketenagakerjaan pemrov Kepri, Tagor Napitupulu belum memberikan tanggapan.

BACA JUGA:  Terima Laporan Tim SAR Bergerak Cepat

(Abdullah Lubis)


Mari Berbagi
Redaksi HMS Times

Redaksi HMS Times

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com