Pengawas Yang Tumpul

Pengawas Yang Tumpul
PT.Bandar Abadi
Mari Berbagi


HMSTimes.com, BATAM- Menyikapi maraknya kecelakaan kerja di kota Batam sebagai kota Industri dalam kurun dua bulan terakhir, memperlihatkan tumpulnya fungsi pengawas yang tidak menjalankan tugasnya sesuai sumpah jabatan. Terbukti, sejak pemberitaan kecalakaan kerja PT. Bandar Abadi yang juga telah mendapatkan kritikan pedas dari ahli K3 melalui pemberitaan pada tgl 29 April 2020,  Laka Kerja di PT.Bandar Abadi, Begini Tanggapan Ahli K3 serta pemerhati lainya. Seolah di anggap angin lalu.

Harusnya  pemberitaan tersebut di sambut baik oleh para pihak terkait untuk menegakkan fungsi tugas  dalam menyoroti tingginya tingkat kecelakaan kerja secara sigap dalam melaksanakan fungsi pengawasan tanpa embel-embel lain.

Bermula dari Laka kerja tgl 18 April 2020, yang mengharuskan pihak perusahaan melakukan penanggulangan emergency dengan membawa korban ke RSUD Embung Fatimah.

Insiden tersebut langsung mendapatkan respon keras dari team redaksi HMSTimes.com  dengan menerbitkan berita pada tanggal 19 April 2020 berjudul, “Keselamatan Kerja Yang di Abaikan dengan tujuan untuk menegakkan implementasi UU No 1 1970 tentang kesehatan dan keselamatan kerja, diperusahaan tersebut dan perusahaan lainnya.

Masih menyikapi Laka kerja PT Bandar Abadi, DPRD kota Batam juga ikut mengkritisi seperti pemberitaan pada tgl 23 april 2020 Sering Terjadi Laka Kerja, Komisi IV DPRD Kota Batam Akan Sidak PT.Bandar Abadi”, Mochamat Mustofa anggota komisi IV DPRD kota Batam yang membidangi ketenagakerjaan memberikan sikap tegas terkait Laka Kerja tersebut,                   “management PT. BANDAR ABADI selalu membuang tanggung jawab,” Apakah perusahaan ini kebal hukum. Bahkan dengan geramnya karena insiden tetap terjadi berulang-ulang, Mustofa merekomendasikan kepada ketua Komisi IV DPRD kota Batam, untuk Sidak. Apakah ada pihak-pihak yang membekinginya seolah tidak mengindahkan peryataan keras dari Komisi Yang Membidanginya?.

BACA JUGA:  Selamat Hari Jumat Agung

Hal ini patut di duga. Komisi IV juga harus merealisasikan sikap tegasnya dengan melakukan peninjauan ataupun Rapat Dengar Pendapat (RDP) terhadap management perusahaan dengan kelengkapan document K3 company policy, tugas fungsi HSE (Healthy, Safety, Environmental), internal review serta tindakan pencegahan sesuai procedure perusahaan. Data tersebut akan menunjukan komitment perusahaan dalam menjunjung UU No 1 1970.

Hal ini patut untuk di telusuri lebih dalam dimana fungsi  Pengawasan dinas ketenagakerjaan provinsi Kepri (UPTD kota Batam) yang seharusnya melakukan action untuk menyatukan visi dan misi pengawasan bersama terhadap pihak-pihak terkait, seperti Pihak Perusahaan, Dinas Tenaga Kerja, Komisi IV serta pihak-pihak lain yang di anggap perlu, untuk menekan Laka kerja di Perusahaan menjadi “zero accident”

Apakah sejauh ini telah di laksanakan fungsi serta tugas ini dengan baik? Jika Ia, Maka sampaikan release berita dengan mengudang para journalist untuk melakukan peliputan. Jika tidak, apa sebenarnya yang terjadi ataukah ikut diam ?.

Dalam hal ini patut di duga adanya penyimpangan dalam fungsi pengawasan. hal ini juga patut di pertayakan oleh kapolresta Barelang jika perlu Kapolda turun tangan. Sehingga setiap Laka kerja tidak bungkam yang di nina bobokan oleh perusahaan. Publik wajib mengetahui sehingga Keselamatan Kerja menjadi tonggak Utama oleh karena setiap keluarga selalu menunggu anggota keluarganya kembali dengan selamat.

(Redaksi)

 

 

 

Berita Terkait:

BACA JUGA:  Bupati Natuna Serahkan APD Dan Bantuan di Kecamatan Pulau Laut


Mari Berbagi
Redaksi HMS Times

Redaksi HMS Times

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com