Presiden Harus Copot Menkumham

Presiden Harus Copot Menkumham
Mari Berbagi


HMSTimes.com, JAKARTA — Tidak satu frekwensinya Menteri Hukum dan HAM terhadap Presiden sempat menimbulkan kegaduhan. Beberapa hari lalu, Sabtu (4/4/2020), ada wacana akan merevisi PP 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Wacana ini meninjau aturan asimilasi dan remisi bagi narapidana khususnya bagi nara pidana tindak pidana korupsi. Hal ini sempat membuat suasana gaduh di publik akan wacana pembebasan narapidana tindak pidana korupsi tersebut.

Karenanya Presiden Jokowi harus tegas untuk mengingatkan menterinya untuk tidak mengambil jalan kebijakan sendiri-sendiri seperti itu. Ini demi kepentingan dan kelancaran roda Pemerintahan.

Orang yang dipilih dan ditunjuk Presiden harus sadar posisi. Bila mengeluarkan kebijakan agar tidak membuat kegaduhan di tengah masyarakat karena berdampak pada kinerja dan kewibawaan Presiden. Kebijakan Menteri yang membuat gaduh ini juga ikut membuat masyarakat menyoroti hal tersebut. Jadi buang energi dan tidak efektif.

Jika Perlu ambil langkah tegas. Presiden layak untuk copot Menteri Hukum dan HAM yang mengeluarkan wacana kebijakan sendiri dan terkesan jalan sendiri, tidak satu komando dengan Presiden.

Karena akan kurang pas terlihat kalau ada anggapan Presiden dikoreksi Menteri, sehingga Presiden harus tunjukkan dan ambil fungsi dan kedudukan tongkat komando tertinggi dan kewibawaan pemerintahan.

Penulis: Azmi Syahputra [Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia( Alpha)]

Berita Terkait:

BACA JUGA:  AUDIENSI PASTORAL USKUP UMAT KATOLIK TNI-POLRI DI POLDA KEPRI


Mari Berbagi
Redaksi HMS Times

Redaksi HMS Times

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com