Setelah sempat ditutup-tutupi, jumlah anggaran rapat kerja (raker) tahunan 100 anggota DPRD Sumatra Utara di hotel bintang 4 di kawasan Danau Toba akhirnya terungkap. Anggaran yang dialokasikan untuk raker yang berlangsung selama 4 hari 3 malam, tanggal 16-19 September 2020 di Hotel Labersa, Balige, Kabupaten Toba, itu mencapai Rp2 miliar lebih.
Informasi alokasi anggaran itu sempat tidak diberitahukan oleh pihak DPRD Sumut kepada wartawan. Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, mengatakan tidak terlibat dalam penyusunan anggaran sehingga tidak tahu berapa jumlahnya. “Saya tidak tahu soal anggaran itu, tanya ke Sekwan saja. Dia yang tahu semua itu,” kata Baskami kepada HMS, 21 September 2020.
Kemudian, ketika dikonfirmasi kepada Sekretaris DPRD Sumut, Afifi Lubis, dia juga mengaku tidak ingat. “Saya tidak tahu berapa persisnya, tidak ingat. Tanyakan saja ke Toman [Nababan],” katanya kepada HMS.
Toman Nababan, Kabag Perundang-undangan dan Persidangan DPRD Sumut, mengatakan anggaran raker itu tidak perlu dipublikasikan, karena sudah menjadi agenda tahunan yang digelar setiap bulan September atau menjelang akhir tahun.
“Biarpun pakai uang rakyat, apa harus perlu publikasi rupanya. Setiap bergerak harus publikasi? Kan, tidak perlu harus publikasi,” katanya kepada HMStimes.com di kantornya, Selasa, 22 September 2020.
Setelah terus ditanya oleh HMS, akhirnya Toman Nababan menyuruh stafnya untuk mencatat jumlah anggaran raker tersebut. Seorang staf bernama Salim kemudian datang membawa secarik kertas yang sudah dicatat dengan angka. Toman pun menunjukkan angka di atas kertas itu, Rp2.112.985.520.
Namun, dia tidak dapat memerinci apa saja pos anggarannya, termasuk alokasi anggaran untuk akomodasi, transportasi, konsumsi, dan biaya lainnya. Dia hanya mengatakan anggaran itu semua dipakai untuk biaya perjalanan, mencakup hotel dan konsumsi. “Lebih kurang segini ya, biaya perjalanan, lebih kurang,” kata Toman seraya menunjukkan angka tersebut.
Dia mengatakan jumlah persis anggaran itu akan diketahui setelah semua tagihan masuk. “Gini, persisnya angkanya setelah tagihan masuk, kemudian setelah kita tahu berapa jumlah anggota Dewan yang ambil uang di sana,” katanya.
Soal agenda raker, dia mengatakan hal itu sudah disosialisasikan melalui bagian humas DPRD Sumut.
