Senin, 20 Maret 2023
No Result
View All Result
  • Batam
  • Kepri
  • Nasional
  • Eksklusif
  • Feature
  • Kriminal
  • Politik
  • Sejarah
  • Olahraga
  • Entertainment
aktivis LSM FITRA Sumut
Koordinator Advokasi dan Kajian Hukum FITRA Sumut, Siska Baringbing. (Foto: arsip FITRA Sumut)

Biaya Rapat DPRD Sumut ke Toba Jangan Sampai Menjadi Temuan BPK

19 September 2020

Medan, 277 kata

Tonggo Simangunsong Tonggo Simangunsong
Bagikan ke FacebookBagikan ke WhatsApp

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatra Utara menyoroti rapat kerja (raker) tahunan yang diikuti 100 anggota DPRD Sumut di hotel bintang empat di Balige, Kabupaten Toba, selama empat hari tiga malam, tanggal 16–19 September 2020.

Koordinator Advokasi dan Kajian Hukum FITRA Sumut, Siska Baringbing, mempertanyakan urgensi raker DPRD yang harus digelar di luar kota, karena anggaran yang dialokasikan kian besar. Menurutnya, bila benar rapat kerja tahunan ini akan menghabiskan biaya sekitar Rp2,5 miliar, perlu dipertanyakan hasilnya.

Oleh karena itu, FITRA Sumut mengingatkan agar jangan sampai ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa, misalnya, ada oknum anggota DPRD Sumut yang mengikuti rapat fiktif di Balige. “Atau malah pakai jasa ‘joki’. Modus seperti itu jangan sampai terdengar lagi pada periode DPRD saat ini,” kata Siska kepada HMStimes.com, 17 September 2020, di Medan.

Siska mengatakan mata anggaran untuk kerja di luar kota membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain biaya makan dan minum, akan ada biaya transportasi dan biaya harian untuk anggota DPRD. Ada juga biaya untuk staf ahli dan staf sekretariat DPRD Sumut. Karena itu, pemilihan tempat rapat kerja tahunan di Balige, Kabupaten Toba, perlu dijelaskan oleh Ketua DPRD Sumut.

Berita Lain

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Dinilai Menimbulkan Konflik

Kampung Madras, Bukti Kehadiran Orang India di Kota Medan

Bantuan untuk UMKM Digulirkan, Pengusaha Dadakan Bermunculan

Setelah Dianiaya, Tubuh Jefri Wijaya Dicucuri Asam

“Termasuk hal apa yang dibicarakan dalam rapat kerja tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral wakil rakyat dalam penggunaan uang pajak rakyat dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPRD. Tentu sangat baik bila dibarengi dengan penjelasan hasil rapat dan tujuan rapat,” kata Siska Baringbing.

Hal penting lainnya yang perlu diketahui dalam rapat tahunan ini, kata Siska, adalah bagaimana tanggapan DPRD terkait APBD Perubahan Sumut tahun anggaran 2020 yang akan mengalami defisit Rp100 miliar lebih. Raker itu juga harus menghasilkan kejelasan terkait dengan transparansi anggaran penanganan Covid-19 yang sedang dijalankan oleh eksekutif, yakni Gubernur Sumut dan jajarannya.

Berita Lain

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut, Azhar Harahap. (Foto: Tonggo Simangunsong)

Varietas Babi yang Kebal Virus ASF Tengah Disiapkan

6 November 2020

Buruh Perkebunan Sumut Menuntut Pesangon dari PT London Sumatra

20 Oktober 2020

IKLAN

Kalau Anda wartawan, tulislah sesuatu yang bernilai untuk dibaca. Kalau Anda bukan wartawan, kerjakanlah sesuatu yang bernilai untuk ditulis.

  • Tentang HMS
  • Redaksi
  • Perusahaan
  • Alamat
  • Pedoman

© 2020 HMStimes.com - Dilarang mengutip dan menyadur teks serta memakai foto dari laman HMS

No Result
View All Result
  • Batam
  • Kepri
  • Sumatra Utara
  • Feature
  • Eksklusif
  • Lowongan Wartawan
  • Kode Perilaku HMS

© 2020 HMStimes.com - Dilarang mengutip dan menyadur teks serta memakai foto dari laman HMS