Penanganan pasien Covid-19 nomor 1615, warga Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepri, dinilai lamban. Padahal, pemerintah pusat dan daerah rutin mengampanyekan strategi 3-T, yaitu tracing (penelusuran), testing (pengujian), dan treatment (perawatan) dalam upaya menekan angka pasien Covid-19 yang terus memuncak. Namun, strategi itu tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan. Perawatan yang sering kali kurang diperhatikan pada akhirnya membuat penelusuran dan pengujian menjadi sia-sia.
Wayu Eko Yudiatmaja, dosen dan peneliti Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Tanjung Pinang, mengatakan banyak fakta di lapangan yang menunjukkan lemahnya pelaksanaan prosedur tetap dalam menangani suspect corona. Menurutnya, hal itu terjadi karena melemahnya struktur dan koordinasi Gugus Tugas Covid-19 di daerah.
Meski begitu, Wayu memakluminya karena rasio pasien yang semakin meningkat, lebih-lebih orang tanpa gejala (OTG) yang jumlahnya semakin bertambah dari hari ke hari, dan belum ada tanda-tanda akan berkurang. Ia mengatakan Gugus Tugas tetap harus fokus dan memperhatikan prosedur penanganan sebagaimana mestinya. Hal itu dikatakannya penting agar tidak ada prasangka di tengah masyarakat.
“Menurut saya komunikasi dan koordinasi lintas sektor perlu diperkuat kembali, bahkan sampai ke level puskesmas dan RT/RW. Fungsi ini tentu saja dikomandoi oleh Gugus Tugas. Pemerintah pusat dan daerah juga punya tanggung jawab besar untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Bila perlu test swab dilakukan secara massal, gratis, dan door to door, karena rapid test sangat diragukan validitasnya,” kata Wayu Eko Yudiatmaja kepada HMStimes.com melalui telewicara, Sabtu, 10 Oktober 2020.
Menurut laman mediacenter.batam.go.id, Pemkot Batam dengan persetujuan DPRD Kota Batam telah mengalihkan anggaran berbagai kegiatan untuk percepatan penanganan Covid-19. Anggaran Rp268 miliar dalam APBD Perubahan 2020 pun telah disiapkan untuk penanganan pandemi, seperti pembelian barang medis habis pakai, serta pembangunan sarana dan prasarana di RSUD Embung Fatimah, Batu Aji. Namun, Wayu menilai anggaran saja tidak cukup menjamin penanganan Covid-19 bisa maksimal.
“Kuncinya adalah komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan pandemi ini, Gugus Tugas, pemerintah daerah, lembaga kesehatan, TNI/Polri, lembaga keagamaan, dan lembaga terendah seperti RT/RW,” katanya. “Selain itu, butuh konsistensi untuk mematuhi SOP penanganan Covid-19, termasuk juga koordinasi dengan pemerintah daerah lain. Perlu dipahami bahwa Batam ini jumlah penduduknya besar sehingga potensi jumlah suspeknya juga akan lebih besar dibandingkan daerah lain. Maka perlu langkah-langkah strategis jika seandainya angka penderita semakin tinggi dan tidak tertampung di Batam.”
Menurut Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, meskipun tindakan pencegahan sudah dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19 Batam, koordinasi di tingkat kelurahan dan camat sampai ke kota masih lemah. Buruknya koordinasi itu perlu diperbaiki dan diperiksa kembali persiapannya, mulai pencegahan, penanganan, sampai pada masa prakesembuhan. “Penanganannya harus berkelanjutan. Kalau info [buruknya penanganan pasien nomor 1615] seperti ini, artinya tim Gugus Tugas belum berjalan maksimal. Padahal, permohonan anggaran penanganan Covid-19 dari Pemko Batam sudah kami penuhi,” kata Nuryanto.
