Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), saling bersinergi menjalankan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Saat ini keduanya tengah menjalankan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih di setiap kecamatan.
Ketua KPU Kabupaten Natuna, Junaedi Abdillah, mengatakan pencoklitan data pemilih tengah dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), yang telah aktif bekerja sejak 15 Juli 2020 lalu dan progres pekerjaan sudah mencapai 50 persen lebih. Proses coklit akan berlangsung hingga 13 Agustus 2020 mendatang. “Kami optimis masyarakat akan terdata,” ucap Junaedi kepada HMStimes.com di ruang kerjanya, 4 Agustus 2020.
Junaedi menjelaskan banyak kendala yang dihadapi PPDP selama menjalankan tugas di lapangan, seperti sulitnya menemui pemilih yang terdata di Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Hal ini banyak terjadi di wilayah Kecamatan Bunguran Timur. Pasalnya, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Bunguran Timur berprofesi sebagai pegawai negeri, sehingga hanya dapat ditemui pada malam hari.
Ia menerangkan, Kecamatan Bunguran Timur memang memiliki persoalan cukup kompleks sejak dulu lantaran jumlah pemilih begitu banyak dibandingkan kecamatan lain dan bersifat majemuk. Namun, Junaedi mengapresiasi teman-teman pengawas di jajaran Bawaslu Natuna, khususnya Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) Bunguran Timur, karena dapat bersinergi dengan baik. “Laporan dari PPK, Panwaslucam Bunguran Timur sangat aktif mengawasi PPDP. Tentunnya hal ini perlu diapresiasi, karena dengan adanya pengawasan ketat, bibit-bibit persoalan dapat diatasi, sehingga tahapan pencoklitan di Natuna tidak ada permasalahan,” ujarnya.
Junaedi mencontohnya, ada warga yang tidak ingin didata lantaran trauma data pribadinya pernah disalahgunakan. Secara hukum, masyarakat tersebut memiliki hak pilih dan harus didata. “Nah, di sinilah perlunya kerja sama antara PPDP atau PPS dengan pengawas untuk mencari jalan keluar, seperti meminta bantuan kepada tokoh masyarakat, agar masyarakat itu mau didata. Sebab, kalau tidak didata, akan menjadi masalah nantinya,” ucapnya.
Junaedi berharap, penyelenggaraan pilkada serentak dapat berjalan aman dan sukses. Hal ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh KPU Natuna, melainkan perlu adanya dukungan dari semua pihak, termasuk TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
