Tiga Wali Kota Medan Masuk Penjara, Pilkada Diprediksi Rendah Partisipasi

Partisipasi pemilih diprediksi akan rendah dalam pilkada Kota Medan, Sumatra Utara, tahun 2020 ini, karena tiga pemimpin Kota Medan sebelumnya terjerat hukum korupsi dan masuk penjara.

Hal itu disampaikan oleh Fauzan Ismail dari Institut Kolektif Sumatra Utara kepada HMStimes.com pada Jumat, 18 September 2020, di Medan. Dia mengatakan tindak pidana korupsi yang dilakukan ketiga mantan Wali Kota Medan, yaitu Abdillah, Rahudman Harahap, dan Dzulmi Eldin, akhirnya membuat masyarakat pesimistis dan apatis terhadap pemilihan kepala daerah yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang.

Oleh karena itu, Fauzan mengatakan kedua kandidat Wali Kota Medan yang bertarung saat ini harus mampu membuat program yang baik supaya masyarakat datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan hak pilihnya.

“Kedua calon, Bobby dan Akhyar, sangat identik dengan pemerintah. Bobby adalah menantu Presiden Jokowi dan kemungkinan bisa  mendapat dukungan dari banyak pihak, sementara Akhyar datang dari petahana dan pelaksana tugas Wali Kota Medan,” kata Fauzan Ismail.

Kedua kandidat wali kota itu harus bisa menjelaskan kepada masyarakat Kota Medan bahwasanya mereka berbeda dengan pendahulunya, dan mereka tidak akan terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme jika terpilih sebagai pemimpin Kota Medan.

Berdasarkan riset yang sudah dilakukan lembaganya, Fauzan memprediksi dinamika politik di Kota Medan bisa terjadi seperti pada pemilihan gubernur tahun 2018 dan pemilihan presiden tahun 2019, yaitu munculnya dua kubu yang terbelah seperti sebutan “cebong” dan “kampret.”

Bukan itu saja, Fauzan juga memprediksi perang media sosial bisa terjadi di antara tim pemenangan kedua kandidat wali kota. Dia khawatir akan munculnya berita-berita hoaks dengan tampilan beragam yang makin membuat masyarakat terpecah dan saling berdebat.

“Kalangan milenial menjadi kelompok yang sangat dekat dengan media sosial. Akses informasi sangat mudah didapat dan bisa mengubah respons seseorang untuk memilih atau tidak sehingga kondisi jelas sangat berbahaya bagi milenial,” ujarnya.

Fauzan pun berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan tetap menjaga integritas dan jangan berpihak. (Franjul Sianturi, calon reporter HMS)