Rabu, 14 Mei 2025
No Result
View All Result
  • Batam
  • Kepri
  • Nasional
  • Eksklusif
  • Feature
  • Kriminal
  • Politik
  • Sejarah
  • Olahraga
  • Entertainment
  • Opini
Masyarakat Minang Medan
Khairi Amri, koordinator aksi Aliansi Masyarakat Minang Kota Medan, Sumatra Utara. (Foto: Tonggo Simangunsong)

Warga Minangkabau di Medan Menuntut Puan Maharani Minta Maaf

18 September 2020

Medan, 279 kata

Tonggo Simangunsong Tonggo Simangunsong
Bagikan ke FacebookBagikan ke WhatsApp

Masyarakat Minangkabau yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Minang Kota Medan melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat, 18 September 2020. Mereka memprotes Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan, yang mengatakan, “Semoga Sumatra Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,” dalam acara penyerahan SK DPP PDIP kepada calon kepala daerah Sumatra Barat beberapa hari yang lalu.

Menurut Khairi Amri, koordinator aksi masyarakat Minangkabau itu, pernyataan Puan Maharani telah melukai warga Minangkabau di Sumatra Barat dan di seluruh Indonesia, karena seolah-olah selama ini orang Minangkabau tidak mendukung Pancasila. Padahal, katanya, fakta sejarah membuktikan bahwa Pancasila, yang merupakan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilahirkan dan dirumuskan oleh pendiri bangsa yang berasal dari Minangkabau.

Khairi Amri mengatakan pernyataan Puan Maharani tersebut adalah cerminan ketidakmampuan dan ketidaktahuannya atas sejarah bangsa Indonesia. “Pertanyaannya, apakah selama ini Sumatra Barat tidak ber-Pancasila? Apakah dia tidak tahu bagaimana sejarah berdirinya negara ini?” kata Khairi kepada HMStimes.com.

Menurut Khairi, mereka telah menyampaikan petisi pada kain putih sepanjang 25 meter yang ditandatangani oleh ribuan warga Minangkabau di Kota Medan. “Intinya meminta Puan Maharani meminta maaf kepada masyarakat Sumatra Barat secara khusus dan warga Minangkabau secara umum, serta mundur dari ketua DPR RI,” katanya.

Berita Lain

Seruan Terbuka kepada PT Inalum: Normalisasi Aliran Air Danau Toba Sekarang

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Dinilai Menimbulkan Konflik

Kampung Madras, Bukti Kehadiran Orang India di Kota Medan

Bantuan untuk UMKM Digulirkan, Pengusaha Dadakan Bermunculan

Aksi unjuk rasa masyarakat Minangkabau bubar dengan damai karena tidak ada seorang pun anggota DPRD Sumatra Utara yang berada di kantor Dewan. Seperti sudah diberitakan HMS, 100 anggota DPRD Sumut sedang melakukan rapat kerja tahunan mulai 16 September 2020 hingga 19 September 2020 di Balige, Kabupaten Toba.

Menurut Riswan, salah seorang penggagas Aliansi Masyarakat Minang Kota Medan, pihaknya masih berencana menggelar aksi kembali untuk menemui wakil rakyat di DPRD Sumut. “Kami akan menyerahkan petisi kami secara langsung kepada Dewan. Kami akan menunggu setelah Dewan selesai raker,” katanya.

Berita Lain

Little India, Kampung Madras, di Kota Medan. (Foto: Tonggo Simangunsong)

Kampung Madras, Bukti Kehadiran Orang India di Kota Medan

15 November 2020
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut, Riadil Akhir Lubis. (Foto: Tonggo Simangunsong)

Bantuan untuk UMKM Digulirkan, Pengusaha Dadakan Bermunculan

14 November 2020

IKLAN

Kalau Anda wartawan, tulislah sesuatu yang bernilai untuk dibaca. Kalau Anda bukan wartawan, kerjakanlah sesuatu yang bernilai untuk ditulis.

  • Tentang HMS
  • Redaksi
  • Perusahaan
  • Alamat
  • Pedoman

© 2020 HMStimes.com - Dilarang mengutip dan menyadur teks serta memakai foto dari laman HMS

No Result
View All Result
  • Batam
  • Kepri
  • Sumatra Utara
  • Feature
  • Eksklusif
  • Lowongan Wartawan
  • Kode Perilaku HMS

© 2020 HMStimes.com - Dilarang mengutip dan menyadur teks serta memakai foto dari laman HMS