Masyarakat Minangkabau yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Minang Kota Medan melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat, 18 September 2020. Mereka memprotes Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan, yang mengatakan, “Semoga Sumatra Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,” dalam acara penyerahan SK DPP PDIP kepada calon kepala daerah Sumatra Barat beberapa hari yang lalu.
Menurut Khairi Amri, koordinator aksi masyarakat Minangkabau itu, pernyataan Puan Maharani telah melukai warga Minangkabau di Sumatra Barat dan di seluruh Indonesia, karena seolah-olah selama ini orang Minangkabau tidak mendukung Pancasila. Padahal, katanya, fakta sejarah membuktikan bahwa Pancasila, yang merupakan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilahirkan dan dirumuskan oleh pendiri bangsa yang berasal dari Minangkabau.
Khairi Amri mengatakan pernyataan Puan Maharani tersebut adalah cerminan ketidakmampuan dan ketidaktahuannya atas sejarah bangsa Indonesia. “Pertanyaannya, apakah selama ini Sumatra Barat tidak ber-Pancasila? Apakah dia tidak tahu bagaimana sejarah berdirinya negara ini?” kata Khairi kepada HMStimes.com.
Menurut Khairi, mereka telah menyampaikan petisi pada kain putih sepanjang 25 meter yang ditandatangani oleh ribuan warga Minangkabau di Kota Medan. “Intinya meminta Puan Maharani meminta maaf kepada masyarakat Sumatra Barat secara khusus dan warga Minangkabau secara umum, serta mundur dari ketua DPR RI,” katanya.
Aksi unjuk rasa masyarakat Minangkabau bubar dengan damai karena tidak ada seorang pun anggota DPRD Sumatra Utara yang berada di kantor Dewan. Seperti sudah diberitakan HMS, 100 anggota DPRD Sumut sedang melakukan rapat kerja tahunan mulai 16 September 2020 hingga 19 September 2020 di Balige, Kabupaten Toba.
Menurut Riswan, salah seorang penggagas Aliansi Masyarakat Minang Kota Medan, pihaknya masih berencana menggelar aksi kembali untuk menemui wakil rakyat di DPRD Sumut. “Kami akan menyerahkan petisi kami secara langsung kepada Dewan. Kami akan menunggu setelah Dewan selesai raker,” katanya.
