Wartawan harus menjunjung tinggi profesionalisme dan independensi dalam mengerjakan peliputan berita yang berimbang tanpa memihak. Hal inilah yang disadari oleh Hendra D.S., anggota DPRD Kota Medan selama tiga periode berturut-turut, sehingga dulu dia mengundurkan diri dari profesi wartawan surat kabar besar di Sumatra Utara setelah menjadi politikus.
Hendra mengawali karier jurnalistik pada tahun 1985 sewaktu masih berumur 19 tahun. “Kala itu hanya ada tujuh harian dan beberapa mingguan di Medan. Beberapa harian yang saya ingat, Waspada, SIB, Mimbar Umum, Analisa, Bukit Barisan, dan sejak usia itu saya bekerja menjadi jurnalis di harian Waspada,” katanya kepada HMStimes.com, Jumat, 25 September 2020, di Medan.
Menjalankan tugas peliputan di unit kepolisian dan berhadapan setiap hari dengan pemberitaan hukum dan kriminal, Hendra ditempa menjadi wartawan yang kritis dan memiliki pergaulan yang luas. Dengan dasar itulah dia memasuki dunia politik pada tahun 2004 dan maju menjadi calon anggota DPRD Medan dari Partai Patriot. Sejak itu pula dia langsung mundur dari keredaksian, dan hanya diperbantukan menangani manajemen Waspada.
“Tidak lagi melakukan peliputan, tidak lagi membuat berita. Fokus saya menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Medan hingga saat ini,” katanya.
Menurut Hendra, setiap wartawan yang terjun ke dunia politik, termasuk menjadi tim sukses calon wali kota atau bupati, harus mengundurkan diri atau cuti sementara dari dunia jurnalistik. Kalau wartawan tetap terlibat dalam kedua bidang itu, pers dan politik, maka akan sulit untuk bisa menjadi wartawan profesional, apalagi menulis berita politik yang berimbang.
Indra Gunawan, pemimpin redaksi koran harian Metro24 di Kota Medan, juga punya prinsip yang sama dengan Hendra. Indra memilih mengundurkan diri dari jabatan pemred karena terlibat dalam tim pemenangan salah satu calon wali kota. Dia sama sekali tidak lagi mengurusi pemberitaan korannya sejak bulan Juli 2020.
“Saya sudah nonaktif dan cuti sementara waktu, karena saya juga paham pekerjaan wartawan itu harus profesional. Apalagi saya salah satu penentu kebijakan pemberitaan dan keredaksian, sehingga tidak akan ada konflik kepentingan dalam pemberitaan,” katanya kepada HMS.
Indra Gunawan juga siap menerima risiko kalau nantinya, saat kembali sebagai jurnalis Metro24, posisi pemimpin redaksi tidak lagi diberikan kepadanya. Dia siap kalau harus kembali menjadi wartawan biasa, menjadi reporter yang turun ke lapangan untuk meliput berita.
Mengenai wartawan yang terlibat sebagai tim sukses dalam pilkada dan tetap menjalankan tugas peliputan berita, Indra menilai hal itu masih bisa diterima kalau sebatas reporter. Namun, katanya, kalau posisi wartawan sudah berada pada level penentu pemberitaan, seperti redaktur dan pemimpin redaksi, dia harus mengundurkan diri dari jabatannya di redaksi, dan pemilik media juga harus menghargai pilihan tersebut.
Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatra Utara, Hermansyah, yang dihubungi HMS, mengatakan setiap wartawan yang terlibat dalam politik praktis haruslah cuti dari tugas jurnalistik. Kalau wartawan merangkap tim sukses pilkada, katanya, wartawan itu akan sulit bersikap independen dalam membuat berita.
Hermansyah mengatakan PWI Sumatra Utara juga meminta pengelola redaksi media untuk memantau wartawannya yang bekerja di lapangan agar tidak terlibat dalam pilkada. (Franjul Sianturi, calon reporter HMS)
