Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad memberi apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Karimun serta masyarakatnya karena sejauh ini capaian pembangunannya cukup baik dan membanggakan. Hal itu menurutnya merupakan modal dasar untuk memotivasi semangat semua pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Kepri dalam memperjuangkan apa saja yang ingin dicapai oleh masyarakat Karimun ke tingkat pusat.
“Momen ini merupakan ajang untuk evaluasi, mengukur, menilai keberhasilan-keberhasilan yang sudah kita capai dan mempercepat perjalanan program yang sudah kita selesaikan agar kedepan lebih baik lagi,” kata Ansar saat menghadiri Hari jadi Kabupaten Karimun ke-22, Rabu, 13 Oktober 2021 di Karimun.
Pemerintah saat ini dihadapkan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Sehingga dibutuhkan kesungguhan, kerja keras semua pihak agar seluruh kebutuhan dinamis tersebut bisa dipenuhi. Bahkan walau saat ini sedang dilanda krisis keuangan karena pandemi Covid-19 berkepanjangan.
“Tidak ada cara lain kecuali kerja keras dan kebijakan pengetatan keuangan daerah, agar uang yang ada bisa digunakan dengan skala prioritas,” katanya.
Ansar juga mengingatkan tiga program penting yang harus dilakukan pemerintah saat ini, yang merupakan turunan kebijakan dari Pemerintah Pusat. Yakni menyangkut penanganan Covid-19, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi serta akselerasi pertumbuhan investasi dan ekosistem ekonomi yang lebih baik.
Saat ini pandemi di Kepri ditegaskan Ansar sudah melandai, tetapi pemerintah daerah bersama stakeholder lainnya harus terus megawal agar tidak terjadi fluktuasi lagi.
“Berdasarkan assessment yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan, berdasarkan berbagai penilaian pendukung, bahwa Kepri saat ini menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang berada di level 1 PPKMnya,” kata dia.
Meski saat ini belum semua kabupaten dan kota di Kepri berada di level 1, tetapi Ansar yakin berdasarkan pengumuman assessment berikutnya akan ada tambahan kabupaten dan kota di Kepri yang akan turun ke level 1. Jika semua daerah sudah berada di level 1, maka mobilitas orang antardaerah akan lebih longgar dan kebijakan pemulihan ekonomi bisa berjalan leluasa lagi.
“Namun demikian, prokes harus tetap kita berlakukan dengan ketat,” katanya.
Dalam kesempatan ini Ansar juga menyampaikan sejumlah program kerja untuk Pemerintah Provinsi Kepri di Kabupaten Karimun. Seperti di antaranya rencana pembangunan gedung pelatihan, yang rencananya akan restrukturisasi, dan bahkan sudah ada pembicaraan dengan Menteri Tenaga Kerja. Rencana gedungnya Pemerintah Daerah yang membangun, sementara kebutuhan peralatannya akan diisi oleh Pemerintah Pusat.
Kemudian menyangkut pengembangan bandara H Abdullah, yakni rencana perpanjangan landasan dari 1200 meter menjadi 1600 meter sudah ditinjau bersama Kementerian Perhubungan. Menyangkut pembebasan lahan, Pemerintah Pusat minta disegerakan oleh Pemerintah daerah, yakni dengan sistem bagi anggaran antara Pemerintah Kabupaten Karimun dan Pemerintah Provinsi Kepri.
“Insyaallah tahun 2022 akan kita bebaskan dan sudah kita sampaikan ke Presiden waktu beliau ke Batam, karena problem di Karimun adalah bandara. Setidaknya diperpanjang agar pesawat lebih besar bisa masuk,” kata Ansar.
Program lainnya adalah mengenai Pelabuhan Molarko serta rencana FTZ menyeluruh di Bintan dan Karimun.
“Ini semua jadi prioritas Pemprov Kepri di sini yang kita kejar ke pusat. Semoga saja semua berjalan lancar dan pertumbuhan perekonomian di Kepri bisa merata,” katanya.
