Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menerangkan bila Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus menghitung dan menyasar kekuatan vaksinasi yang dapat dilakukan di Kepri. Perhitungan ini sehubungan dengan capaian target vaksinasi di atas 70 persen bagi masyarakat Kepri.
“Kita akan sasar terus masyarakat yang belum di vaksinasi. Karena akan kita kejar target 70 persen,” kata Ansar saat memimpin Rapat Satgas Percepatan Vaksinasi di Ruang Kerja Lantai 4 Kantor Gubernur, Tanjungpinang, Jumat, 8 Oktober 2021.
Rapat Satgas Percepatan Vaksinasi ini di antaranya membahas tentang kekuatan vaksinasi bagi masyarakat Kepri yang tersisa dan vaksin yang mau masuk waktu expirednya.
“Kita sepakat ya, vaksin Astrazeneca yang masa expired 31 Oktober kita kembalikan ke pusat,” katanya.
Pada kesempatan itu Ansar memberikan instruksi terkait vaksin Sinovac yang tinggal peruntukannya dosis 2 untuk pelajar. Karena vaksinasi untuk pelajar harus mencapai 100 persen sebagai syarat pembelajaran tatap muka, ke depannya vaksinator akan menyasar langsung ke sekolah-sekolah.
“Itu di sisirlah ke sekolah-sekolah, dan kita akan rapat kembali ke kabupaten dan kota lagi. Kita sudah sibuk kejar-kejar level jadi jangan sampai lalai,” katanya.
Lalu dengan mulai sepinya orang yang mengikuti vaksinasi, Ansar menyarankan agar Satgas turun rumah ke rumah dengan membawa vaksinator langsung.
“Kita harus eksodus dengan menggunakan basis kelurahan dan desa. Tolong lanjutan vaksinasi ini terus berjalan, supaya berjalan ya kita akomodirkan saja,” katanya.
Maka, dengan kondisi stok vaksin yang aman. Kegiatan vaksinasi umum ini terus di dukung dan di dorong untuk menyisir vaksinasi daerah pesisir. Terkait sajian data mengenai vaksinasi, Ansar juga meminta agar dilengkapi secara baik. Dia mengungkapkan nantinya data yang didapatkan akan membuat program vaksinasi menjadi terarah dan terukur terkait capaian vaksinasi 100 persen.
“Untuk masyarakat nanti tetap diupayakan vaksinasi massal, tapi lebih baik vaksinasi menyisir rumah ke rumah karena lebih efektif,” kata dia.
Ansar juga memerintahkan Dinas Kesehatan untuk mengawasi stok-stok vaksin di Kabupaten dan Kota supaya bisa memenuhi target sasaran.
“Tenaga vaksinator mulai mengindentifikasi ke sekolah-sekolah yang jumlah muridnya relatif banyak belum divaksinasi,termasuk tenaga pendidik yang belum divaksinasi,” kata Ansar.
Terkait dengan tahanan ilegal fishing di Natuna, Gubernur Ansar menyampaikan untuk berkoordinasi agar ada kesepakatan Pemerintah Pusat bersama daerah untuk bisa menanganinya.
“Kita harus mengambil kebijakan, karena tahanan asing ini kan sudah lama dan anggarannya besar untuk menanggungnya dan tak akan mampu,” katanya.
