Asosiasi Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, menilai sampai saat ini pemerintah belum ada mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada sektor pariwisata. Mulai dari awal pandemi Covid-19 sampai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 peraturan dianggap hanya dibuat sepihak.
Ketua Aspabri Kepri, Surya Wijaya mengatakan, bahkan perintah Presiden Joko Widodo hendak menurunkan harga tes polymerase chain reaction (PCR) tidak mempengaruhi kenaikan pariwisata di Kepri. Penurunan level PPKM juga tidak mempengaruhi apapun.
“Levelnya saja yang turun, sedangkan kebijakan tetap,” kata Surya Wijaya, Ketua Aspabri Kepri, 16 Agustus 2021.
Bahkan ia mengatakan, mulai dari awal PPKM Level 4 hingga level 3 saat ini, grafik untuk wisatawan turun 100 persen. “Sekarang bagaimana bertahan hidup saja pelaku-pelaku pariwisata di Kepri,” katanya.
Lanjut Wijaya, sebelum Presiden Joko Widodo menurunkan harga test PCR, maskapai Lion Air sudah dua minggu menurunkan harga. Walaupun demikian, tidak ada wisatawan lokal yang berkunjung ke Kepri. Wijaya berharap, Pemerintah Daerah (Pemda) atau pemerintah pusat fokus kepada vaksin.
“Contohnya saja Australia, mereka tidak perlu mengunakan test PCR lagi, hanya menunjukkan sertifikat vaksin,” kata Wijaya.
Dalam PPKM Level 3, yang ada kelonggaran hanya mal dan tempat hiburan. Hal itu menjadi kebijakan yang sepihak dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah. “Kenapa mal dan tempat hiburan yang mendapat kelonggaran, sedangkan devisa yang besar Kepri dari sektor pariwisata,” katanya.
Aspabri melalui Dinas Pariwisata Kepri juga sudah berkali-kali mencoba mengajukan ke Menteri Pariwisata, agar pariwisata ada peraturan khusus. Namun, masukan dari Pemerintah Daerah tidak mendapat tanggapan karena peraturan PPKM yang sudah ditetapkan.
(Romi Kurniawan, Kontributor HMS)
