Bersama Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, membahas tindak lanjut pembangunan pelabuhan Malako dan perpanjangan bandara di Kabupaten Karimun serta pelabuhan di Kabupaten Natuna. Pembahasan ini dilakukan ketika Gubernur bertandang ke kantor Kemenhub RI di Jakarta, Selasa, 24 Agustus 2021.
Menurut Ansar, infrastruktur merupakan penopang perekonomian Kepri dan perlu digesa penyelesaiannya agar segera bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kunjungannya ke kantor Kemenhub setelah sebelumnya di hari yang sama telah bertamu ke kantor PT. SMI dan ke kantor Kemenkes RI.
“Apa yang kita lakukan ini bentuk keseriusan Pemerintah dalam melakukan pembangunan di Kepri. Meskipun saat ini sedang dalam kondisi pandemi, namun kita tetap melakukan terobosan-terobosan supaya tidak ketinggalan dalam hal pembangunan,” kata Ansar.
Terkait pelabuhan Malako di Kabupaten Karimun, Ansar memaparkan jika posisi pelabuhan ini berada di jalur strategis dan berdekatan dengan beberapa negara tetangga. Di area pelabuhan Malako tersebut juga nantinya akan dibangun kawasan bisnis terpadu. Sehingga dipastikan keberadaan pelabuhan ini nantinya bisa menjadi roda perekonomian di Kepri dan di Karimun khususnya.
Begitu juga dengan rencana perpanjangan bandaranya. Menurutnya, menyangkut hal ini sudah dirapatkan ditingkat kementerian secara terbatas. Hanya saja, lanjutnya, baik untuk rencana pembangunan pelabuhan Malako dan perpanjangan bandara perlu ada pembahasan lebih lanjut guna membahas persoalan pembebasan lahan.
“Pemprov Kepri dan Pemkab Karimun akan segera melakukan rapat koordinasi teknis menyangkut hal ini, nanti kita cari solusinya,” katanya.
Menteri Perhubungan RI sendiri memberikan dukungan penuh terkait rencana pembangunan pelabuhan Malako dan perpanjangan bandara di Karimun. Bahkan sudah meninjau langsung kondisi lapangan. Sebagai tindak lanjutnya, sudah dilakukan rapat terbatas ditingkat kementerian.
“Rencana kita ini disambut baik oleh pak Menteri. Dan Pemprov Kepri akan memgingatkan terus pihak kementerian sambil menyelesaikan masalah ganti rugi lahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, baik Pemprov Kepri maupun Pemkab Karimun,” kata dia.
Selanjutnya, menyangkut rencana pembangunan pelabuhan di Kabupaten Natuna. Terutama menyangkut DED yang diminta oleh Kementerian Perhubungan sebelumnya, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepri telah menyiapkan anggarannya untuk membuat DED nya.
Pelabuhan terpadu Natuna ini rencananya akan dibiayai dari dana Kementerian Perhubungan dengan anggaran sebesar Rp200 miliar.
“DED nya akan segera kita bikin, anggarannya sudah disiapkan. Pelabuhan di Natuna ini juga posisinya sangat strategis dan sangat dinantikan oleh masyarakat,” kata Ansar.
