Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2021-2022. Dalam Rapat Paripurna tersebut, ia memastikan DPR siap menyelesaikan pembahasan program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
“Saya atas nama Pimpinan DPR mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Masa Persidangan II DPR RI, Tahun Sidang 2021-2022, akan dimulai sejak hari ini, Senin, 1 November 2021 sampai dengan berakhirnya masa sidang periode ini,” katanya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 1 November 2021.
Dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada Masa Persidangan ini, DPR akan melanjutkan penyelesaian prolegnas prioritas tahun 2021. Puan mengatakan, saat ini sejumlah RUU (Rancangan Undang-Undang) sedang dalam pembahasan pada pembicaraan Tingkat I, kemudian terdapat juga peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang membutuhkan pembahasan bersama antara DPR RI dan Pemerintah.
“Penyelesaian pembahasan RUU prioritas prolegnas 2021, agar dapat menjadi perhatian bersama antara DPR RI dan Pemerintah, karena hal tersebut akan menjadi salah satu tolok ukur rakyat dalam menilai kinerja program legislasi nasional,” katanya.
Puan menjelaskan, sebuah RUU merupakan upaya dalam pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional untuk dapat menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia. Selain itu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selaras dengan Pancasila
Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang melalui pembahasan antara DPR dan Pemerintah disebut harus dapat mengupayakan norma hukum yang selaras dengan Pancasila dan amanat UUD NRI 1945. Sebab kebutuhan hukum atas sebuah Undang-Undang dinilai sangat ditentukan oleh tuntutan perkembangan zaman serta dinamika politik, sosial, ekonomi, dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“DPR RI dan Pemerintah dituntut agar dapat membuat norma hukum di dalam Undang-Undang yang dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional, melindungi seluruh rakyat, memenuhi rasa keadilan, menjamin ketertiban dan kepastian hukum, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kata Puan.
Dengan memperhatikan perkembangan dalam menyelesaikan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dinilai harus dilakukan secara cermat dan memiliki dasar pertimbangan dan tingkat kebutuhan hukum yang tinggi. Puan pun menambahkan, pembahasan RUU perlu mempertimbangkan mekanisme dalam situasi Pandemi Covid-19 yang masih menjadi tantangan bagi DPR dan pemerintah.
“Dalam menjalankan fungsi legislasi untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional, DPR RI tetap memiliki komitmen tinggi untuk membahas RUU secara transparan, terbuka terhadap masukan publik, menyerap aspirasi masyarakat, serta dilaksanakan dengan memenuhi tata kelola pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata mantan Menko PMK tersebut.
Di sisi lain, Puan menyatakan DPR akan mengarahkan fungsi pengawasan pada regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, mitigasi bencana, serta pengelolaan anggaran agar dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. Ia pun menyinggung berbagai isu yang tengah menjadi perhatian masyarakat dan memastikan DPR akan terus melakukan pengawalan.
Berbagai permasalahan yang saat ini menjadi perhatian luas dari rakyat antara lain kasus pinjaman online illegal, rencana kenaikan Upah Minimum 2022, penanganan Pandemi Covid-19, yang terkait dengan transportasi publik, vaksinasi lanjutan, dan antisipasi ketidakpastian Covid-19.
“Kemudian antisipasi bencana alam akibat cuaca ekstreem, kesiapan Pemerintah menghadapi lonjakan Covid-19 menjelang akhir tahun 2021, serta rencana Pemerintah Arab Saudi untuk membuka kembali umrah bagi jemaah Indonesia,” katanya.
Kebijakan Tes PCR
Puan menilai kebijakan tes PCR untuk seluruh perjalanan penerbangan kurang efektif. DPR pun disebut akan mengawal setiap persoalan yang kini muncul mengingat lembaga legislatif itu selalu dituntut responsif terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan urusan rakyat.
“DPR RI dengan kewenangan yang dimilikinya, akan secara efektif mendorong Pemerintah semakin baik kinerjanya dalam menangani pelayanan dan urusan rakyat. Sehingga rakyat selalu merasakan kehadiran negara dalam membantu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya,” kata Puan.
Lebih lanjut dikatakan, DPR melalui komisi-komisi terkait akan terus melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan APBN Tahun 2022 agar berjalan dengan baik. DPR mendorong Pemerintah untuk melakukan pengelolaan fiskal ke arah yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan yang disertai dengan reformasi APBN yang efektif.
Sebagaimana yang telah disepakati antara DPR RI dan Pemerintah, kebijakan fiskal pada tahun 2022 mendatang akan dijalankan secara antisipatif dan responsif dengan tetap fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dan sosial yang dilakukan secara simultan melalui upaya reformasi struktural,” kata Puan.
