Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Sabil Rachman meminta klarifikasi pernyataan bahwa Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) organisasi kemasyarakatan yang independen.
Pernyataan itu telah disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas Soksi), Ahmadi Noor Supit dalam pidato HUT Soksi ke 61 di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta.
“Bisa jadi Pak Supit agak sulit menemukan diksi yang tepat saat menyampaikan posisi Soksi tersebut. Sebagai senior di Golkar menurut saya terlalu naif, jika Ketua Umum Soksi menyampaikan ke publik pernyataan yang bisa menimbulkan persepsi, ormas yang dipimpinnya tidak terikat dengan parpol atau bisa disebutkan berada di luar barisan Partai Golkar,” katanya dalam siaran pers yang disampaikan Senin, 31 Mei 2021 di Jakarta.
Menurut pandangan Sabil Rachman, pernyataan seperti itu, sangat ahistoris atau lari dari kenyataan sejarah. Bukankah Soksi bersama Kosgoro (Kosgoro 1957) dan MKGR (Ormas MKGR), adalah ormas Tri Karya yang membidani kelahiran Golkar tahun 1964. Apakah dengan menyatakan Soksi independen, beliau ingin mengingkari fakta sejarah partai politik kita?” katanya.
Ketua DPP Partai Golkar, Bidang Kerjasama Ormas ini juga mengungkapkan, dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar tegas disebut Soksi, Kosgoro 1957 dan MKGR adalah ormas pendiri Golkar. Jika kemudian salah satunya menyatakan independen, maka relasi historis itu ternodai. Dan saya kira, adalah tidak mungkin Soksi ingin menodai sejarah. Namun demikian jika pun benar Soksi adalah ormas independen, tentu membawa konsekuensi serius dalam aspek sejarah politik nasional kita.
Oleh sebab itulah, Dr. Sabil Rachman yang juga Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Kolektif (Sekjen PPK) Kosgoro 1957 menyatakan, apa yang disampaikan Ahmadi Noor Supit itu, akan menjadi ujian sejarah. Apakah Soksi memiliki kekuatan permanen sebagai ormas independen, sementara cukup banyak kadernya duduk dalam kepengurusan Partai Golkar, baik di pusat maupun daerah. Dalam konteks itulah, bagi Partai Golkar tentu akan melihat, apa reaksi para kadernya, atas pernyataan dari Ketua Umum Soksi tersebut.
Ia juga mengingatkan, sebagai bagian dari Partai Golkar, maka Soksi juga telah terikat komitmen moral politik dalam menjalankan misi dan agenda- agenda partai, serta wajib ikut mengamankan dan melaksanakan serta mendukung seluruh hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar tahun 2019 yang lalu. Salah satu butir hasil Munas adalah tentang Calon Presiden dari Partai Golkar dalam Pilpres 2024. Munas telah mengamanatkan, tentang siapa calon presiden diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Golkar terpilih untuk menentukan langkah- langkahnya.
Pertanyaan saya sangat sederhana, kata Sabil lagi, bagaimanakah Soksi menegaskan posisi politiknya atas hasil Munas tersebut, jika kini menyatakan sebagai ormas independen. Itulah penting dan perlunya kita menunggu klarifikasi dari Ketua Umum Soksi, yang juga senior kita pak Ahmadi Noor Supit.
Sebelumnya jajaran pengurus dan kader Soksi di tingkat nasional sampai daerah mengikuti acara syukuran dan halalbihalal dalam rangkaian HUT ke-61 yang digelar secara hybrid, Kamis, 20 Mei 2021 lalu.
Sejumlah pejabat Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI dan para pengurus serta kader se-Jabodetabek mengikuti acara secara off line di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta.
Pada kesempatan itu, Ketua Umum Depinas Soksi, Ahmadi Noor Supit diberitakan menegaskan, bahwa Soksi adalah organisasi independen, bukan underbow partai manapun. Bahkan menurutnya, arah politik Indonesia saat ini masih cukup mengkhawatirkan.
