Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad melakukan rapat terbatas (Ratas) melalui zoom meeting bersama Duta Besar (Dubes) KBRI Tokyo, Heri Akhmadi membahas soal rencana pembangunan pelabuhan terpadu Samudera sebagai pelabuhan logistik dan perikanan di Teluk Buton, Kabupaten Natuna, Selasa, 14 September 2021.
Pelabuhan itu rencananya akan dibangun di atas tanah seluas 1,7 hektare untuk sementara, dan bisa saja diperluas lagi dengan melakukan pembebasan tanah masyarakat di sekitarnya.
Ansar berharap pelabuhan itu nantinya menjadi pelabuhan terpadu yang multifungsi, selain menjadi untuk perikanan dan logistik, secara tidak langsung juga menjadi pelabuhan yang bisa mendukung pertahanan dan keamanan negara.
Dalam kesempatan itu, dia juga memaparkan, sejatinya di Kabupaten Natuna sudah ada pelabuhan terpadu di Selat Lampa yang digunakan sebagai pelabuhan logistik dan perikanan. Hanya saja jarak menuju Selat Lampa sangat jauh dan melalui jalur yang terjal. Sehingga kurang bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat untuk pelabuhan perikanan dan logistik. Atau cenderung lebih banyak dimanfaatkan oleh TNI untuk mendukung kegiatan pertahanan.
“Kita membutuhkan dukungan dari pak Dubes terkait rencana pembangunan Pelabuhan Samudera ini. Kepada Menteri Perhubungan juga sudah kita bahas, dan apa yang menjadi tanggung jawab kami di Pemerintah Daerah sudah kami lakukan, dari masalah studi kelayakan, DED, dan sebagainya,” kata Ansar.
Saat ini Pemerintah Provinsi Kepri bersama Pemkab Natuna telah menyiapkan lahan seluas 1,7 hektare dan sudah menyediakan anggaran untuk studi kelayakan sebesar Rp2,5 miliar. Adapun biaya pembangunan pelabuhan diusulkan kepada Menteri Perhubungan RI sebesar Rp200 miliar.
“Saya sempat diundang rapat bersama Menko Marves dan Menhub. Disampaikan bahwa pelabuhan di Selat Lampa akan diserahkan ke TNI AL untuk mendukung kegiatan pertahanan. Juga disepakati dibangun pelabuhan alternatif, yakni pelabuhan Samudera yakni pelabuhan logistik dan perikanan di Teluk Buton,” katanya.
Dalam kesempatan ini Ansar memberikan kesempatan kepada Bupati Natuna, Wan Siswandi yang hadir secara virtual. Siswandi menyatakan sudah sangat siap dan meminta agar apa-apa yang diprogramkan terkait pembangunan infrastruktur di Natuna, termasuk pelabuhan Samudera di Teluk Buton bisa segera direalisasikan.
“Kami di daerah ini sudah sangat siap, semoga segera terealisasi. Apapun yang menjadi domain tugas kami, kami akan lakukan semampu dan sebisa kami,” katanya.
Selain Bupati Natuna, Hadir juga secara langsung Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda, Asisten II Ekonomi Pembangunan Pemprov Kepri Syamsul Bahrum, dan beberapa OPD terkait mendampingi Ansar.
Tidak hanya menyangkut rencana pembangunan pelabuhan terpadu Samudera di Teluk Buton. Ansar juga memohon agar Dubes KBRI Tokyo ikut mendorong terwujudnya kawasan KEK khusus di Natuna dan bisa mempromosikan keunggulan Natuna kepada investor yang ada di Jepang.
Sementara itu Dubes KBRI di Tokyo, Heri Akhmadi menyatakan menyambut baik rencana itu. Namun, dia menegaskan jika posisi KBRI hanya sebagai perwakilan yang hanya menjalankan kebijakan, bukan pengambil keputusan.
“Karena saya hanya menjalankan kebijakan, maka saya akan menyampaikan hal ini kepada yang mengambil keputusan. Kami juga akan tawarkan segala potensi yang ada di Natuna kepada pengusaha Jepang untuk investasi di Natuna,” katanya.
Heri juga mengaku sudah sempat berdiskusi dengan Menko Marves, Menhan, dan Menteri KKP terkait rencana pengembangan pelabuhan terpadu di Natuna. Semua itu diakuinya mendapat dukungan dari instansi terkait. Bahkan hal itu nantinya akan menjadi salah satu benteng pertahanan masyarakat melalui program penguatan ekonomi.
“Pada intinya, masalah pertahanan dan keamanan kita tidak hanya terfokus dengan memperkuat armada perang saja. Namun, lebih penting membangun penguatan ekonomi masyarakat. Pelabuhan terpadu di Teluk Buton ini selain menjadi alat untuk memperkuat ekonomi, juga akan menjadi benteng pertahanan dan keamanan negara,” katanya.
Hal ini juga, lanjut Heri sudah sempat dibicarakan juga dengan JICA (Japan International Cooperation Agency), yakni sebuah lembaga kerja sama pemerintahan Jepang. Pihak JICA diakui Heri membuka lampu hijau untuk andil dalam proyek di Natuna tersebut.
“Kami sudah sempat membuka pembicaraan dan JICA membika pintu untuk hal tersebut. Kami juga mau agar pelabuhan terpadu di Natuna ini memiliki nilai yang bisa menjadikan Natuna sebagai pusat perikanan internasional kedepannya,” kata Heri.
Bahkan JICA sendiri ditegaskan Heri telah ikut andil dalam pembangunan pulau-pulau terluar yang ada di Indonesia sebagai upaya pemakmuran ekonomi di Indonesia.
