Jelang Akhir Tahun, Batam Usulkan Tutup Pintu Masuk Selama Sebulan

Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Kepulauan Riau akan mengusulkan penutupan pintu masuk bagi para pendatang dari luar negeri selama satu bulan menjelang akhir tahun 2021. Hal ini terkait Surat Edaran (SE) nomor 23 tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Covid-19.

Apabila usulan tersebut berjalan, maka hal ini akan berdampak bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia dan Singapura yang berencana kembali ke Indonesia.

“Usulan penutupan pintu masuk sementara ini akan dilapor dulu ke pak Wali. Nanti pak Wali yang akan ambil kebijakan, sebelum dilaporkan ke Pemerintah Pusat,” kata Sekda Kota Batam, Jefridin Hamid, Selasa 30 November 2021.

Menurutnya, aturan terbaru yang berlaku pada, Senin 29 November 2021 kemarin dianggap berpotensi menimbulkan kewalahan bagi Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Batam. Terutama penyediaan lokasi karantina bagi para PMI, sebelum diperbolehkan meninggalkan Batam, yang ditunjuk sebagai pintu masuk di Indonesia.

Dalam SE terbaru ini, Jefridin menerangkan ada penambahan waktu karantina dari sebelumnya hanya 3 hari, kini bertambah menjadi 7 hari.

“Sebagai pintu masuk bagi para PMI, kita memprediksi akan kesulitan menyedikan lokasi karantina mereka. Saat ini lokasi karantina bagi para PMI, hanya memanfaatkan Rusun milik BP Batam dan Pemko Batam yang berada di Tanjunguncang,” kata dia.

Walau memiliki kapasitas yang bisa menampung hingga ribuan orang, namun lamanya waktu karantina dengan arus masuknya PMI diakuinya akan menimbulkan masalah.

“Per harinya itu, PMI yang masuk ke Indonesia melalui Batam bisa 150-200 orang. Kalau berkelanjutan, maka Rusun yang jadi lokasi karantina akan semakin penuh. Kemudian bagi mereka yang datang setelah Rusun penuh akan kita karantina di mana?” katanya.

Selain itu, usulan menutup pintu masuk sementara ini juga sebagai salah satu upaya Batam dalam mencegah penyebaran varian baru Covid-19, yakni varian Omicron.

“Tapi apabila usulan dari kami tidak disetujui pusat, Pemko Batam juga akan memberikan beberapa persyaratan. Untuk itu, nanti akan disampaikan langsung oleh pak wali,” katanya.