Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Manoarfa menghadiri rapat konsultasi bersama DPR RI yang membahas tentang “Masukan Mengenai Pengintegrasian Sistem Teknologi dan Komunikasi dalam Rangka Implementasi Reformasi DPR dan IKN”. Rapat dilaksanakan Senin, 29 Maret 2021.
Menurut Kepala Bappenas, Visi Parlemen Modern dan Penguatan Sistem Informasi Legislatif dimulai dengan tiga prinsip dasar parlemen modern. Prinsip pertama adalah membuka akses informasi kepada publik; kedua, menggunakan teknologi informasi; dan ketiga, menjalankan fungsi representasi.
Di awal paparannya, menteri menyampaikan tiga tahapan menuju parlemen modern dan penguatan sistem informasi legislatif. Pertama, Renstra DPR RI 2020-2024 yang memiliki empat prinsip dalam Visi DPR RI yaitu modern, terbuka, aspiratif dan berintegritas. Kedua, implementasi reformasi DPR RI yaitu pengintegrasian Sistem Teknologi Informasi dan transformasi DPR menjadi parlemen modern. Dan tahap ketiga adalah penguatan transparansi dan akuntablitas.
Menteri Suharso juga menyebutkan tantangan revolusi industri 4.0 tidak hanya katalis perubahan saja, tetapi perkembangan teknologi dan informasi secara cepat dan melahirkan kompleksitas perubahan perilaku manusia .
Di sisi lain, demokrasi transformatif adalah upaya meningkatkan kemampuan rakyat untuk menggunakan demokrasi sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama. Demokrasi sebagai enabler untuk mencapai tujuan bersama dan penyempurnaan sistem teknologi Informasi sebagai bagian dari demokrasi transformatif.
Oleh karenanya, peran DPR sebagai parlemen modern dalam menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dan mewujudkan demokrasi transformatif.
Ibukota Negara
Selain menyampaikan bahasan mengenai parlemen modern, Menteri Kepala Bappenas, juga menyampaikan beberapa hal terkait Ibu Kota Negara baru. IKN memiliki delapan prinsip dan 24 KPI (Key Performance Indicator) sebagai kota berkelas dunia. yaitu: (1) Mendesain sesuai kondisi alam; (2) Bhinneka Tunggal Ika; (3) Terhubung, aktif dan mudah diakses; (4) Rendah emisi karbon; (5) Sirkuler dan tangguh; (6) Aman dan terjangkau; (7) Kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi; (8) Peluang ekonomi untuk semua.
IKN dapat mengimplementasikan teknik pembagian jaringan 5G untuk mendukung implementasi inisiatif smart city contoh penerapan smart traffic management, smart street lighting system, smart energy management, smart waste management.
Jaringan 5G dapat mendukung pembagian jaringan virtual yang membagi satu infrastruktur jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual sehingga dapat mendukung peningkatan bandwidth secara signifikan.
Jaringan virtual yang menyediakan jaringan lengkap dan optimal sehingga dapat digunakan untuk layanan broadband seluler dengan bandwich dan jumlah informasi yang dapat diantarkan melalui jaringan dengan kecepatan lebih dari 10gbps, pengiriman data yang andal dan lebih cepat (latensi rendah) menggunakan fitur yang dirancang untuk lalu lintas cerdas jaringan cerdas dan sistem transportasi cerdas dan komunikasi dua arah sehingga informasi-informasi detail bisa didapatkan dengan mudah dan dapat dianalis untuk mendapatkan input bagi perbaikan layanan sehingga dapat mempercepat komunikasi antara penyedia layanan dengan pelanggan.
Selanjutnya Menteri memaparkan tentang Penerapan lima konsep smart dalam prinsip IKN, yaitu climate, convenience, capital, community dan collaboration.
Menutup paparannya, Menteri menjelaskan mengenai Jadwal pemindahan IKN akan dimulai pada tahun 2021. Semester pertama akan dilaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan serta pemulihan ekosistem, pengadaan lahan untuk akses jalan dan sarana prasarana, perencanaan teknis dan FS DED Kawasan, dan penyiapan KPBU.
Pada semester kedua tahun 2021 akan dilakukan pembangunan sarpras sumber daya air dan energi, ground breaking pembangunan, pembangunan bangunan strategis dan sarana prasarana dasar penunjang, dan pembangunan infrastruktur transportasi.
Pada semester kedua tahun 2022-2023 akan dilaksanakan pembangunan perkantoran, rumah dinas, saeana pendidikan dan kesehatan serta sarpras dasar penunjang, istana dan MPR/DPR. Pada tahun 2024 akan dilakukan pembangunan lanjutan dan awal pemindahan ke IKN.
