Sabtu, 24 Oktober 2026
No Result
View All Result
  • Batam
  • Kepri
  • Nasional
  • Eksklusif
  • Feature
  • Kriminal
  • Politik
  • Sejarah
  • Olahraga
  • Entertainment
  • Opini
Kontroversial Vaksin Nusantara dalam karikatur. (Foto: Istimewa)

Kontroversial Vaksin Nusantara Perlu Segera Dapat Titik Temu

19 April 2021

Nasional, 475 kata

Mangatur Nainggolan, S.E. Mangatur Nainggolan, S.E.
Bagikan ke FacebookBagikan ke WhatsApp

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) HR Agung Laksono menyarankan segera diperoleh titik temu atas kontroversial dan silang pendapat pengembangan Vaksin Nusantara. “Di saat berusaha keras mengatasi Pandemi Covid-19, kita tetap berharap bisa memproduksi vaksin sendiri, mengingat betapa besar kebutuhannya bagi seluruh rakyat,” katanya kepada HMS, Minggu 18 April 2021 di Jakarta.

Namun demikian proses pembuatan vaksin kita harus tetap mengikuti prosedur dan aturan, termasuk cara pembuatan obat yang baik. Sebab vaksin yang dimaksud untuk meningkatkan imunitas terhadap serangan virus, benar-benar hasil dari sebuah riset dan penelitian para ahli. Hasilnya pun sesempurna mungkin serta praktis dalam pemanfaatannya.

Agung, alumnus Fakultas Kedokteran UKI menjelaskan, Vaksin Nusantara gagasan dr Terawan Agus Putranto seyogianya diapresiasi sebagai upaya putra bangsa yang memiliki tujuan mulia. Pendek kata kalau kita bisa memproduksi sendiri, tentu impor vaksin yang menguras banyak devisa bisa dihentikan, mantan Ketua Umum HIPMI ini menekankan.

Namun demikian, kembali diingatkan, proses dari pembuatan Vaksin Nusantara jangan sampai mengabaikan syarat dan prosedur yang sudah ditetapkan. Termasuk penggunaan peralatan laboratorium yang higienis, bebas bakteri.

Berita Lain

Target Pembangunan Jalan Tol Baru 13,5 Km Pada 2027

Bandara Soetta Kembali Layani Penerbangan, Usai Terdampak Erupsi Anak Krakatau

Abu Anak Krakatau Capai Jakarta, Dinas Pendidikan Terapkan PPJ

Kapal Induk AS Tinggalkan Thailand Usai Singgah Lima Hari

Sebelumnya pada Sabtu, 17 April 2021, sejumlah tokoh nasional dan masyarakat menyatakan dukungan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), menyusul apa yang kemudian disebutkan ada tekanan terhadap badan tersebut setelah munculnya kontroversi Vaksin Nusantara.

Total pendukung disebutkan ada 105 tokoh dari berbagai kalangan termasuk mantan wakil presiden dan mantan menteri.

Sedangkan dari pihak yang mendukung pengembangan Vaksin Nusantara, juga melakukan aksi dengan menjadi relawan mengikuti uji klinis di Rumah Sakit Pusat TNI AD (RSPAD) di Jakarta. Para pendukung tersebut di antaranya tokoh politik Aburizal Bakrie mantan ketua umum Partai Golkar dan sejumlah anggota Komisi IX DPR termasuk Wakil Ketua DPR Sumi Dasco Ahmad. Mantan Menkes Siti Fadilah, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo sampai artis Anang Hermansyah juga datang ke RSPAD untuk diambil darahnya sebelum diproses di laboratorium.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono sungguh menyayangkan timbulnya kontroversi pengembangan Vaksin Nusantara (Vaknus). “Di saat kita berusaha keras mengatasi Pandemi Covid-19, jika melihat aksi sejumlah tokoh dan masyarakat terkesan memperlihatkan sikap kontroversial atas pengembangan Vaksin Nusantara, sungguh sangat disesalkan,” katanya.

Agung Laksono sepakat setiap penelitian vaksin perlu diputuskan lembaga negara yang memiliki otoritas yakni BPOM. Namun ia kurang setuju sengketa tentang Vaksib Nusantara melibatkan tokoh-tokoh masyarakat secara terbuka. “Hal seperti ini bisa mengundang kebingungan publik,” tambahnya.

Sebagai seorang dokter Agung Laksono mengaku cukup tahu dan memiliki pengetahuan tentang vaksin. Jadi setiap produk vaksin harus benar-benar aman bagi setiap manusia. Vaksinasi dimaksud untuk mengetahui tingkat imunitas seseorang. Oleh karena itu harus lolos uji pra klinis sampai klinis tahap II yakni diujicobakan kepada manusia. Lazimnya proses-proses tersebut dilakukan para ahli di laboratorium dan ruang tertutup yang steril.

Jadi sebaiknya riset dan pengembangan semua vaksin bisa diteruskan. Bila perlu Badan POM yang memiliki tim pakar ikut membantu dan mengawasi langsung. “Sebab pada akhirnya semua produk obat dan makanan termasuk vaksin, harus mendapat ijin edar dari Badan POM,” kata mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra).

Berita Lain

Sumber Gambar ilustras oleh Rudi Simanjuntaki Rudi

Ekspor Listrik Hijau ke Singapura: Langkah Awal Menuju ASEAN Power Grid

11 Juli 2026
Jaksa Agung RI ST Burhanudin

Jaksa Agung RI Instruksikan Kejati dan Kejari Gandeng SMSI Kawal Program Jaga Desa

4 Juli 2026

IKLAN

Kalau Anda wartawan, tulislah sesuatu yang bernilai untuk dibaca. Kalau Anda bukan wartawan, kerjakanlah sesuatu yang bernilai untuk ditulis.

  • Tentang HMS
  • Redaksi
  • Perusahaan
  • Alamat
  • Pedoman

© 2020 HMStimes.com - Dilarang mengutip dan menyadur teks serta memakai foto dari laman HMS

No Result
View All Result
  • Batam
  • Kepri
  • Sumatra Utara
  • Feature
  • Eksklusif
  • Lowongan Wartawan
  • Kode Perilaku HMS

© 2020 HMStimes.com - Dilarang mengutip dan menyadur teks serta memakai foto dari laman HMS