Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Kota Batam, Kepulauan Riau, Gustian Riau menyebut Pertamina membatasi kuota BBM jenis premium dan pertalite di tahun 2021. Kebijakan itu, diungkapkannya menjadi salah satu alasan kelangkaan premium dan pertalite sejak akhir tahun 2020 lalu.
Gustian mengatakan, pada tahun 2020 Pertamina seharusnya menyalurkan premium sebanyak 163,776 kiloliter (kl). Namun, Pertamina hanya menyalurkan 109,860 kl saja.
“Kami turun dengan tim untuk mendata seluruh SPBU di Batam, ternyata Pertamina tidak menyalurkan premium secara maksimal sejak 2020. Oleh sebab itu terjadi kelangkaan di Batam. Jadi bukan karena barangnya tidak ada,” kata Gustian kepada wartawan, Kamis 21 Januari 2021 lalu.
Gustian menjelaskan, meski seluruh kuota BBM jenis premium itu disalurkan, kelangkaan tetap terjadi karena pemakaian tetap meningkat. Kebijakan itu, kata dia, akhirnya membuat masyakarat resah karena untuk mendapatkan BBM jenis premium harus mengantre lama.
“Apa dasar hukum Pertamina memberikan 109 ribu kl itu dan diatur di mana? Kami akan minta jawaban pertamina karena kebijakannya merugikan masyarakat Kota Batam,” katanya.
Ia menjabarkan, pendistribusian BBM jenis premium setiap harinya. Pada Senin, Pertamina mendistribusikan 8 ribu kl premium ke setiap SPBU, lalu Selasa 8 ribu kl, Rabu kosong, Kamis 8 ribu kl, Jumat kosong, Sabtu dan minggu kosong. Padahal normalnya, Pertamina mendistribusikan 15 ribu kl ke setiap SPBU.
“Semua angka yang saya sebut itu, didapat dari hasil tinjauan ke lapangan,” kata Gustian.
Tidak hanya itu, menurut Gustian, Pertamina juga turut membatasi pendistribusian BBM jenis pertalite yang mustinya 16 ribu kl per hari menjadi 8 ribu kl saja. Dengan rincian Senin 16 ribu kl, Selasa 8 ribu kl, Rabu 16 ribu kl, Kamis 8 ribu kl, Jumat 16 ribu kl, Sabtu dan Minggu 8 ribu kl.
“Pengurangan kuota Ini mungkin bertujuan supaya masyarakat membeli ke BBM jenis Pertamax 92. Inil yang jadi persoalan, Januari 2021 kita sudah ada kuotanya, kenapa dibatasi lagi? Apa dasar hukumnya. Pertamina buka suaralah, masa pandemi ekonomi belum pulih, jangan bermain di area yang menguntungkan mereka,” kata dia.
HMStimes berupaya mengonfirmasi Unit Manager Communication & Relation Pertamina Sumbagut, Taufikurrachman melalui telewicara pada Rabu, 27 Januari 2020. Namun, pesan singkat yang diajukan tidak berbalas.
Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan, dalam persoalan kelangkaan BBM jenis premium dan pertalite, Pertamina harus transparan dan terbuka agar masyakarat tidak menduga-duga, apa lagi sampai muncul fitnah. Menurutnya, Pertamina dalam hal ini juga harus memahami dan mengetahui bahwa mereka diberikan kewenangan untuk mendistribusikan BBM.
“Tetapi Batam kan punya kuota, punya hak yang dapat jatah. Lah ini perlu dijelaskan oleh mereka, apakah kuotanya berkurang? Atau memang ini kebijakan dari pusat? Karena faktanya memang banyak antrean di SPBU, dan terkesan ada pengurangan,” katanya kepada wartawan di Batam Center, Selasa, 27 Januri 2020.
Nuryanto mengungkapkan, informasi yang pihaknya dapat justru kuota BBM jenis premium dan pertalite tidak berkurang. Ia pun meminta Pertamina berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau dalam hal ini Disperindag.
“Ini harus dijelaskan oleh Pertamina, apakah kuotanya berkurang, dan kalau tidak kenapa terjadi kelangkaan? Lalu untuk pendistribusiannya tolong dikordinasikan dengan pihak pemerintah, dalam hal ini teknisnya Disperindag. Perlu dijelaskan dan nanti sama-sama menjelaskan apa persoalannya dan apa penyebabnya.
Jadi bisa bersinergi antara Pertamina dengan pemerintah. Kalau kurang kuotanya ya minta untuk ditambah,” katanya.
Ia menilai Pertamina dan pemerintah ini tidak klop dalam persoalan tersebut. Namun, Nuryanto juga menyebut persoalannya bukanlah klon dan tidak, tetapi masyakarat Batam yang menjadi korban. Menurutnya koordinasi pemerintah pusat, provinsi, dan kota musti terjalin lebih baik lagi.
“Tentu dalam hal ini supaya jelas dan terang, saya akan intruksikan kepada komisi terkait untuk mengundang pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini. Kalau Pertamina tidak buka suara, berarti itu kan menandakan bahwa ada ego sektoral,”
“Kalau pihak Pertamina yang diberikan kewenangan tidak mau bertemu dan berkoordinasi gak mau mengurai persoalan ini, terus gimana cara menyelesaikannya? Maunya kami wakil rakyat, diberikan penjelasan dan keterangan soal itu. Informasinya kuotanya cukup tapi barangnya hilang di pasaran,” katanya lagi.
Sales Branch Manager PT Pertamina Kepri, William Handoko mengatakan, apa yang terjadi di Batam merupakan program pengendalian. Namun, ia juga menyebutkan pengendalian itu bukan bertujuan untuk mengurangi kuota BBM jenis premium.
“Melainkan strategi agar BBM subsidi ini tepat strategi sesuai dengan peruntukkannya. Selama ini premium itu kan belum ada regulasi pasti yang menyatakan apakah mobil ini atau mobil itu boleh tidak pakai premium. Ke depannya kami memang perlu melakukan pembahasan kembali terkait kriteria kendaraan yang membeli premium,”
“Apakah mobil dengan mesin 2000 cc ke bawah dibolehkan menggunakan premium atau mesin 2000 cc ke atas tidak boleh pakai premium. Untuk itu kami akan melakukan pembahasan intensif kembali,” katanya kepada wartawan di Kantor Disperindag Batam, Rabu, 27 Januari 2020.
William mengakui, kuota BBM jenis premiu memang dikurangi oleh BPH Migas. Tetapi ia juga tidak tahu bagaimana BPH Migas merumuskan kuota migas seperti apa. Menurutnya secara umum dan secara nasional pun kuota BBM jenis premium tidak ada penambahan.
Perihal pendistribusian BBM jenis premium dan petralite yang sering kosong, William enggan menjawab. Ia mengabaikan pertanyaan wartawan dan mengatakan akan mengumpulkan jawaban terlebih dahulu.
