Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia, menetapkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memimpin Sherpa Track G20, yang akan membahas isu-isu ekonomi non-keuangan, yaitu seluruh isu yang menyangkut energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim.
Pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 ke-15 di Riyadh, Arab Saudi, pada tanggal 22 November 2020, Indonesia telah ditetapkan sebagai Presidensi G20 Tahun 2022. Untuk mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai penyelenggara Presidensi G2O Indonesia Tahun 2022 tersebut, perlu dibentuk suatu Panitia Nasional yang akan melakukan serangkaian kegiatan berupa berbagai pertemuan dan Konferensi Tingkat Tinggi.
Berdasarkan Keppres tanggal 27 Mei 2021 itu Menko Airlangga menyatakan, di bawah kepemimpinan Indonesia tahun depan, G20 akan mengangkat tema besar Recover Together, Recover Stronger. Tema ini menunjukkan harapan dan kesiapan Indonesia turut serta dalam kemitraan global, sebagai upaya mengatasi dampak pandemi dan meningkatkan kembali global confidence.
Forum G-20 merupakan ”The Only Global Premier Economic Forum” yang menjadi representasi perekonomian dunia, karena negara-negara yang tergabung di dalamnya menguasai 85% dari PDB dunia.
Menurut Airlangga, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa untuk pemulihan yang lebih kuat, diperlukan kerja sama lebih erat negara-negara G-20. Pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 akan difokuskan, untuk mendorong produktivitas, meningkatkan stabilitas dan ketahanan ekonomi, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebagai Ketua Bidang Sherpa Track G20, Menko Perekonomian dibantu Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri dalam mengoordinasikan beberapa tugas pokok dalam pelaksanaan KTT G-20 mendatang.
Tugas pokok tersebut antara lain: Pertama, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Penanggung Jawab Bidang. Dalam hal ini sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) yang menjadi focal point kelompok kerja G20, antara lain Kementerian ESDM, Kementerian PPN/ Bappenas, Kemenparekraf, Kemenkominfo, Kemendikbud-Ristek, Kemenaker, Kementan, Kemendag, Kemeninves, Kemenperin, Kemenkes, Kementerian LHK, dan KPK.
Kedua, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Koordinator Harian, yang terdiri dari Co-Sherpa G20 Indonesia yaitu Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan SDA, Raden Edi Prio Pambudi, dan Staf Khusus Menlu Bidang Penguatan Program-Program Prioritas, Dian Triansyah Djani.
Menurut Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar, pandemi Covid-19 menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi forum ini, dan juga ekspektasi bahwa Indonesia akan memimpin langkah strategis untuk mengatasi dampak pandemi.
Dijelaskan, ada lima nilai strategis bagi Indonesia dalam memegang Presidensi G20, yaitu: pertama, sinergi antara Indonesia dan dunia internasional mendukung upaya pemulihan ekonomi global dan nasional dari pandemi Covid-19; Kedua, Indonesia akan memiliki suara dalam menentukan arah ekonomi global pasca krisis, termasuk di dalamnya stabilitas sistem keuangan internasional.
Ketiga, Presidensi G20 akan dimanfaatkan Pemerintah menampilkan keberhasilan reformasi struktural dan keuangan Indonesia di tengah pandemi, seperti UU Cipta Kerja, transisi energi termasuk peningkatan kandungan biodiesel, dan pendirian SWF Indonesia.
Keempat, Indonesia akan memanfaatkan dukungan internasional terhadap prioritas Pemerintah. Isu-isu seperti digitalisasi, pengembangan SDM, pemberdayaan perempuan dan pemuda, ketersediaan vaksin, dan persiapan sistem kesehatan untuk memitigasi risiko pandemi masa depan akan menjadi beberapa bahasan utama Presidensi G20 tahun mendatang. Kelima, Presidensi G20 Indonesia berpotensi menghasilkan devisa bagi Indonesia jika diselenggarakan secara fisik pada akhir tahun 2022.
KTT G-20 di Riyadh tahun 2020 lalu sepakat akan menunjuk Indonesia menjadi Presidensi G-20 pada tahun 2022. Keputusan ini maju setahun lebih awal dari rencana semula pada 2023, setelah India mengajukan pertukaran dengan Indonesia karena India membutuhkan waktu persiapan lebih panjang.
Alasan lainnya karena Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023. KTT G-20 rencananya diselenggarakan pada November 2022 di Bali, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam setiap pertemuan yang akan dilakukan secara fisik, dengan melibatkan sekitar 6.500 delegasi asing.
