Federasi Serikat Buruh Patriot Pancasila (SBPP) menyambut baik atas terpilihnya Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri setelah melewati uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI, menggantikan Jenderal Idham Azis yang pensiun Februari 2021 nanti. Momentum ini diharapkan dapat membawa pembaharuan dalam memberikan keadilan hukum tanpa pandang bulu.
Sekretaris Jenderal SBPP, Benhauser Manik mengatakan, pihaknya optimis mendengar pemaparan program-program yang akan dilaksanakan Listyo Sigit Prabowo selama 100 hari pertama menjabat sebagai Kapolri. Menurutnya, ini adalah angin baru yang semakin mengkokohkan tonggak utama harapan penegakan hukum di Indonesia.
“Kami menyambut baik terpilihnya Kapolri baru, dan menunggu karya-karya besar beliau dalam penegakan hukum khususnya yang meyangkut hak buruh yang selama ini cenderung mendapatkan ketidakadilan dalam menerima hak layak sebagai pekerja,” kata Benhauser Manik kepada HMStimes, 29 Januari 2021.
Benhauser mengatakan, tugas Polri adalah untuk melayani, mengayomi, melindungi masyarakat serta menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Selama ini, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kinerja kepolisian, terutama dalam dugaan penyalahgunaan wewenang. Reformasi kepolisian dibutuhkan guna menghilangkan persepsi negatif terhadap lembaga negara ini.
“Sikap tegas Kapolri yang mengatakan penegakan hukum harus tegas dan humanis serta merata tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kita semua optimis, Kapolri dapat menuntaskan semua pekerjaan rumah [PR] membenahi tubuh Polri, terutama dalam memaksimalkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah pandemi Covid-19 dan kelesuan ekonomi, ” kata dia.
Terpilihnya Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri baru memang diharapkan menjadi momentum pembaruan di tubuh kepolisian. Dalam pemaparannya di Komisi III DPR RI, Listyo Sigit Prabowo berjanji akan menuntaskan kasus-kasus yang menjadi sorotan publik.
Selain itu, dalam rencana kerja 100 harinya, Kaporli juga berjanji akan meminimalisir komplain masyarakat terkait pelayanan kepolisian, menciptakan layanan publik yang cepat, mudah, dan terukur berbasis teknologi informasi, serta memprioritaskan pendampingan pada setiap program pemerintah terkait pemulihan ekonomi nasional.
