Walaupun Pemilihan Presiden (Pilpres) baru akan dilaksanakan pada 2024, tapi perbincangan siapa pengganti pasangan Joko Widodo sudah menjadi topik bahasan, khususnya para politisi. Kita abaikan saja munculnya wacana masa jabatan presiden dan wakil presiden tiga periode. Sebab Pasal 7 UUD 1945, tegas menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk sekali masa jabatan. Pengertian sederhananya yaitu, pasangan presiden dan wakil presiden hanya bisa menjabat dua periode secara berturut-turut.
Mengacu isi konstitusi dasar kita, maka presiden Joko Widodo yang sudah terpilih sejak Pemilu 2014 dan juga 2019, mau tidak mau harus diganti. Oleh sebab itu, perbincangan siapa pengganti Jokowi menjadi obrolan politik yang serius tetapi bisa juga santai.
Kita awali saja dengan memerhatikan hasil lembaga survei tentang siapa pantas gantikan Jokowi. Lalu bagaimana sebenarnya tanggapan partai politik merespon wacana pencalonan presiden dan wakil presiden 2024-2029?
Partai Golkar menganggap, hasil survei saat ini belum bisa dijadikan acuan atau patokan realitas di Pemilu 2024. Sebab, situasi politik nasional masih sangat cair. Hasil survei tidak bisa dijadikan acuan dan belum mencerminkan realita di lapangan, kata politisi Partai Golkar, Azis Samual, seperti dikutip Antara.
Menurutnya, Indonesia merupakan negara besar yang berlatar belakang dari berbagai etnis dan agama. Masyarakatnya juga sangat terbuka terhadap berbagai masalah. Karena itu, setiap waktu terjadi perubahan dukungan kepada partai politik maupun figur calon presiden.
Mengenai berbagai figur baru yang muncul di berbagai lembaga survei, deretan nama yang muncul itu tergantung kepentingan di belakangnya. Pada intinya ini political teaser, atau cara memancing diskursus di kalangan publik untuk tujuan tertentu, ujarnya.
Dia meyakini, ke depan figur ketua umum partai juga bakal mendominasi isu di Pilpres 2024, termasuk Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Pak Airlangga Hartarto adalah kader kami yang terbaik dan beliau menunjukkan hal itu. Dia tipikal orang tidak mencari popularitas, sehingga wajar tidak melakukan kegiatan atau program khusus yang bertujuan untuk itu.
Pasti Bermanfaat
Sementara, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, menjelaskan hasil survei dipastikan bermanfaat untuk partai politik. Hasil lembaga survei itu bisa menjadi bahan untuk memetakan situasi politik yang ada. Partai politik bisa memprediksi arah dan kebijakan yang memang sesuai dengan aspirasi rakyat, katanya.
Meski demikian, kita sependapat untuk tak menampik hasil lembaga survei untuk dijadikan bahan pencitraan bagi kalangan tertentu. Hasil survei merupakan potret sesaat, karena politik di Indonesia sangat dinamis. Selalu berubah-ubah. Hari ini partai A menang, seminggu berikutnya bisa juga hasil survainya partai B yang menang.
Partai Golkar yang tidak menjadikan hasil survei sebagai patokan dari realitas politik yang ada saat ini pun bisa dibenarkan Apalagi, Pemilu 2024 masih jauh, sehingga peta politik dukungan kepada figur dan partai politik berubah terus.
Perkembangan lain yang kita catat dalam perpolitikan nasional terkini terkait terpilihnya Jenderal (Purn) Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada Konperensi Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021. Kita tidak ingin membahas polemik dalam tubuh partai berlambang bintang mercy itu. Hanya jika ternyata hasil KLB disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), bisa diduga ada perubahan konstelasi politik nasional yang selama ini kita pahami.
Setidaknya koalisi PDI Perjuangan dengan Gerindra yang sudah lama mewacanakan pasangan Puan Maharani (Ketua DPR) dan Prabowo (Menteri Hankam) sebagai kandidat dari kedua parpol pada Pilpres 2024, telah batal. Timbul pertanyaan, mungkinkah Muldoko menjadi salah satu figur alternatif. Padahal Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengaku sebagai ketua umum yang sah, menuduh Muldoko mengkudeta kepemimpinannya di Partai Demokrat.
Barangkali ke depan hal ini bisa menjadi topik baru lembaga survei, membahas siapa calon presiden kita pada 2024? Sebagai rakyat kita cuma bisa menyimak, namun tetap bisa bebas berkomentar!
