BATAM – Bank Indonesia memperkirakan tekanan inflasi kembali meningkat pada september 2022. Beberapa risiko inflasi yang perlu diwaspadai adalah terkait harga energi, dan kondisi cuaca yang berdampak pada pasokan komoditas sayur-sayuran serta ikan segar.
Seperti diketahui kenaikan harga BBM Subisidi pada 3 September 2022 silam diprediksi akan turut mendongkrak harga sejumlah kebutuhan pokok. Ekonom PT Bank Permata (BNLI) Tbk. Josua Pardede memperkirakan, inflasi akan berada di kisaran 6 persen hingga 7 persen pada akhir tahun.
Kondisi ini mendorong peningkatan kolaborasi stakeholder hingga level Kabupaten/ Kota, untuk memperkuat program pengendalian Inflasi. Dalam keterangan persnya, Kantor Perwakilan BI Kepri mengatakan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di level provinsi, kota dan kabupaten se-Kepri terus memperkuat sinergi dalam upaya pengendalian inflasi.
Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (Gernas PIP) yang hadir sejak 22 Agustus 2022 akan terus diperluas dengan berfokus pada 3 program yaitu: Pertama, meningkatkan produksi pangan melalui program pemanfaatan lahan pekarangan dan perluasan lahan untuk budidaya tanaman pangan.
Kedua, memperkuat kerjasama antar daerah untuk memastikan kelancaran distribusi pangan. Ketiga, melaksanakan stabilisasi harga pangan melalui operasi pasar jika perlu.
Dalam jangka panjang, TPID akan terus mendorong upaya peningkatan kapasitas produksi lokal melalui penguatan kelembagaan nelayan/petani, perluasan lahan, dan implementasi teknik budidaya yang lebih baik seperti Program Lipat Ganda dan digital farming.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara menegaskan bahwa seluruh pihak harus bersinergi melakukan pengendalian dan pengawasan terjadinya kenaikan harga di pasar, diseluruh kabupaten dan kota yang ada di Kepri.
“Terus lakukan komunikasi dan koordinasi dalam segala kondisi, agar situasi dapat terpantau dan dapat mencari solusi bersama,” kata Adi.
Pemerintah Provinsi Kepri bersama TPID telah menggagas program pasar murah di sejumlah titik. Dia menetaskan, penyaluran barang-barang subsidi harus tepat sasaran dan mengena langsung kepada masyarakat arus bawah.
“Jika ada penyelewengan, lakukan tindakan kepada pelaku yang memanfaatkan kondisi sekarang,” tegasnya.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, Polri dan TNI untuk kompak menangani inflasi. Ia meyakini dengan kerja sama tersebut inflasi dapat diatasi sama dengan ketika menangani pandemi Covid-19.
“Saya minta Gubernur, Bupati, Walikota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek untuk bekerja sama dengan Kementerian Lembaga mengantisipasi kenaikan harga pangan dan energi di sisa tahun 2022,” kata Luhut.
Ia juga meminta para pemangku kepentingan untuk mengecek ketersediaan suplai dan permintaan pangan di daerah masing-masing. Sementara terkait kemungkinan kenaikan harga BBM, Luhut meminta pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk membantu sosialisasi dan memberi penjelasan kepada masyarakat tentang urgensi kenaikan harga BBM.
