BATAM – Pemerintah Provinsi Kepri terus melakukan berbagai langkah penguatan untuk mengendalikan laju inflasi, pasca diberlakukannya kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah pusat per tanggal 3 September 2022 lalu.
“Kita harus memperkuat sinergi untuk mengendalikan laju inflasi ini” kata Gubernur Ansar Ahmad saat menerima kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Kepri di Swiss Bell Hotel Kota Batam, Jumat, 9 September 2022.
Kunker Komisi XI DPR ini juga dihadiri Dijren Perimbangan Keuangan Kemenkeu Asteka Primanto, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P Joewono, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Kepala BI Kepri Musni Hardi K Atmaja, staf khusus dan Kepala OPD Pemerintah Provinsi Kepri.
Dikatakan Gubernur Ansar, kelompok kebutuhan bahan pokok dan kelompok jasa distribusi transportasi, memang menjadi penyumbang terbesar laju inflasi di Kepulauan Riau.
“Karenanya Pemerintah Provinsi Kepri telah mengambil langkah terkait pengendalian inflansi di daerah. Mulai dari memastikan ketersediaan dan penyaluran BBM, dimana kalau bisa kita ikut melakukan pengawasan pendistribusiannya agar tepat sasaran” kata Gubernur Ansar.
Gubernur menambahkan, Pemprov Kepri akan menetapkan batas kenaikan tarif transportasi, baik angkutan penumpang dan juga barang, agar tidak lebih dari 20 persen. Karena wilayah Kepri yang memang sebagian besarnya adalah kepulauan dan lautan.
“Berikutnya, kita akan terus melakukan pengontrolan tingkat margin di setiap rantai distribusi pada tingkat yang wajar. Kemudian terus meningkatkan pengawasan pada distribusi dan memastikan ketersediaan barang di pasaran” katanya.
Masih menurut Gubernur Ansar, Pemprov Kepri juga akan terus melakukan pengawasan bersama Satgas Pangan dan instansi terkait lainnya, guna mencegah terjadinya spekulasi atau penimbunan bahan pokok, oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Tidak itu saja, menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi Kepri juga akan melakukan stabilisasi pengendalian harga barang kebutuhan pokok melalui operasi pasar dan penyediaan pasar murah, guna mengatasi tingginya harga kebutuhan pokok dipasaran.
“Nantinya Pemerintah Provinsi Kepri juga akan berupaya melakukan perluasan lahan pertanian yang sudah ada, guna bisa mencukupi lebih banyak kebutuhan sendiri. Kita juga menghimbau gerakan menanam dengan memanfaatkan pekarangan rumah, memberikan pupuk dan bibit tanaman cabe gratis kepada para petani” jelasnya.
Gubernur juga berkomitmen untuk mengoptimalkan belanja pemerintah dan memastikan penyaluran bantuan sosial terdistribusi tepat sasaran, sehingga efektif mencegah penurunan daya beli masyarakat.
Tak lupa mantan Bupati Bintan tersebut meminta kepada DPR RI untuk membantu memfasilitasi pembangunan gudang SRG/non SRG guna penyimpanan barang kebutuhan pokok seperti cabe, utamanya untuk kabupaten terluar di Kepri.
Juga dibangunnya Controlled Atmosphere Storage (CAS) untuk revitalisasi dan stabilisasi pasar, agar selalu ada stok sekaligus untuk antisipasi saat terjadi kondisi seperti kelangkaan bahan pangan.
“Kita juga berharap, ditambahnya kembali alokasi untuk pengembangan pekarangan pangan lokal (P2L) guna ketahanan pangan keluarga serta bisa menambah alokasi pupuk subsidi, hingga membangun gudang berbasis teknologi modern”, tutupnya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi XI yang juga Ketua Tim Kunjungan M. Amir Uskara mengatakan kunjungan kali ini, tidak lain untuk mendapatkan masukan terkait laju inflasi daerah di Kepri dari mitra utama yakni Kementrian Keuangan, Bank Indonesia, termasuk dari Pemerintah Daerah Kepri sendiri.
Dijelaskan Amir Uskara, per Januari-Juli 2022 inflasi di Kepri ada dikisaran 4,38 persen dan terendah se-Sumatera.
“Diharapkan pasca naiknya harga BBM, laju inflasi di Kepri masih bisa dipertahankan, agar tidak terus merangkak naik” kata Amir yang kali ini datang bersama 23 anggota Komisi XI.
Sedangkan Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P Joewono mengatakan, pihak BI akan mengambil langkah memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga.
