Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berharap agar penerapan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dapat berlaku mulai September. Mengingat penyaluran BBM jenis tersebut hingga Juli ini telah tembus 15,9 juta kilo liter (KL).
Penyaluran Pertalite tersebut setidaknya telah mencapai 69% dari kuota yang sudah ditetapkan pada tahun ini yaitu sebesar 23 juta KL. Sehingga perlu upaya pengendalian kuota agar pasokan Pertalite mencukupi hingga akhir tahun.
“Harapannya begitu (implementasi September),” kata Saleh kepada CNBC Indonesia, Selasa, 2 Agustus 2022.
Namun demikian, revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak hingga kini belum selesai. Padahal aturan tersebut ditunggu-tunggu agar kebijakan pembatasan pembelian Pertalite dapat segera diimplementasikan.
Karena itu, Saleh berharap agar revisi Perpres dapat segera selesai. Dengan begitu maka upaya untuk pengendalian volume BBM yang kondisinya saat ini sudah over kuota dapat segera dijalankan.
“Kami butuh basis untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Kuota kita meningkat, ini kita perketat, jika mulai September, ini apa? Revisi perpres itu masih perlu sosialisasi,” kata dia.
Sementara itu, kebijakan pelarangan atau pembatasan pembelian Pertalite dan Solar Subsidi kepada kriteria kendaraan roda empat tertentu tidak berubah dari sebelumnya. Saleh mengatakan bahwa proses pembahasan revisi Perpres tersebut, semua data dan semua kebijakan yang diusulkan regulator ini berlandaskan pada hasil kajian.
Adapun BPH Migas bekerja sama dengan lembaga penelitian dengan simulasi pada titik kesimpulan bahwa mobil di atas 1500 cc tidak lagi mengkonsumsi BBM Pertalite. Hal ini dilakukan agar kuota Pertalite sebesar 23 Juta kilo liter (KL) di tahun ini mencukupi.
“Kami bekerja sama dengan lembaga penelitian untuk sebuah kajian beberapa simulasi. kalau kita sampai berada pada kesimpulan mobil di atas 1500 cc tidak lagi mengkonsumsi Pertalite, dengan itu kita masih bisa mencapai 23 juta KL di tahun ini. Termasuk juga motor,” kata dia
Nah, jika kebijakan tersebut jadi diteken, artinya terdapat beberapa mobil dengan kriteria tersebut yang akan dilarang mengisi BBM Pertalite.
Berikut kendaraan roda empat yang akan terkena larangan pembelian Pertalite:
Dari merek Toyota, ada beberapa mobil bensin dengan kapasitas mesin di atas 2.000 cc, antaranya Alphrad, Vellfire, Fortuner 2.7, Camry, dan mobil sport Supra.
Berikutnya Hyundai Santa Fe 2.5, Mercedes-Benz, GLE 450 4MATIC AMG Line, GLE 450 4MATIC Coupé AMG Line, GLS 450 4MATIC AMG Line, Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC, S 450 4MATIC, dan Mercedes-Maybach S 580 4MATIC+.
Selanjutnya BMW, antaranya 740Li Opulence, 840i Gran Coupé M Technic, 840i Coupé M Technic, X5 xDrive40i xLine, M3, M4, M5, hingga M8.
Namun begitu, sejumlah model premium lain dan mobil kategori lawas terpantau banyak yang menggunakan mesin bensin dengan kapasitas di atas 2.000 cc seperti halnya Mitsubishi Pajero Sport. Pajero Sport sebelumnya sempat dijual dengan mesin V6 3.000 cc, namun sejak 2016 atau saat all new meluncur, varian ini dihilangkan.
Perlu diketahui daftar kendaraan di atas rata-rata aktif atau masih dijual oleh agen pemegang merek. Sehingga tidak menutup kemungkinan jumlah mobil yang tidak boleh membeli Pertalite akan lebih banyak lagi ke depannya.
Sumber berita: batam news
