LINGGA – Pemerintah mendorong terciptanya sumber-sumber ekonomi baru di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, karakteristik perekonomian berbasis sumber daya alam yang rentan mengalami pertumbuhan ekonomi fluktuatif.
“Kita jawab bersama-sama, bagaimana (pertumbuhan ekonomi) Kabupaten Lingga suatu saat bisa tumbuh di atas rata-rata nasional. Kita harus hadir bersama-sama, menciptakan sumber-sumber ekonomi baru yang bisa meningkatkan nilai tambah dari aktivitas perekonomian yang ada,” ungkap Deputi Amalia.
Salah satu kontributor potensial adalah sektor pariwisata berbasis sejarah, budaya, dan ziarah yang akan menjadi jangkar untuk keterkaitan backward linkage dan forward linkage, mengangkat sektor-sektor lain di Kabupaten Lingga.
Telah ada sejak abad ke-16, Kabupaten Lingga sebelumnya merupakan pusat Negara Kesultanan Johor-Pahang-Riau-Lingga, memiliki kesenian seperti seni ukir, tenun, dan kerajinan tembaga, pada masa keemasannya. Menjadi kabupaten pada 2003, Lingga kini memiliki berbagai lokasi wisata seperti Makam Sultan Mahmud Riayatsyah, Makam Bukit Cengkeh, Makam Merah, Museum Linggam Cahaya, serta Istana Damnah.
“Kita menata ulang ekonomi Lingga, bagaimana kemudian kita posisikan Lingga, harus kita naikkan derajatnya, bersama-sama dengan Batam atau Bintan, karena potensinya luar biasa,” pungkas Deputi Amalia.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi cukup besar kepada pemerintah pusat yang telah memberikan perhatian ekstra kepada Kepulauan Riau sejauh ini. Perhatian yang diberikan tidak hanya di bidang pembangunan infrastruktur, namun juga bidang pengembangan kelautan, perikanan hingga pariwisata.
“Sebagai daerah kepulauan sudah seharusnya Pemerintah ikut andil dalam merumuskan strategi kelautan, perikanan dan pariwisata di Kepri. Kita cukup mengapresiasi ini,” kata Gubernur Ansar.
Untuk di wilayah Kepri, rombongan Kepala Bappenas telah berkunjung ke Kota Batam dan Kabupaten Lingga. Kementerian PPN/Bappenas menemui pemerintah daerah dan membahas implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
