JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian secara virtual dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi di daerah yang diikuti kepala daerah seluruh Indonesia, Senin (26/12/2022).
Rapat difokuskan dalam membahas bagaimana penerapan dan pengendalian inflasi di daerah, guna melihat progres dari masing-masing daerah dalam mencegah kenaikan inflasi dan kendala-kendala yang dihadapi di daerah. Dalam hal itu, diketahui Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berhasil mencatat pengendalian inflasi terbaik yakni 5,26 persen hingga tanggal 26 Desember 2022.
Tito mengatakan, di penghujung tahun 2022 yang juga bersempena dengan Hari Natal, inflasi rawan untuk terjadi peningkatan di daerah, dampak perang Ukraina-Rusia yang belum usai juga menjadi hal yang harus diperhatikan secara khusus. Namun dalam situasi seperti ini Provinsi Kepri mampu mengendalikan inflasinya sebesar 5,26 persen per tanggal 26 Desember 2022.
“Bagaimana best practice dan langkah-langkah yang dilakukan daerah Kepri dalam menekan kenaikan angka inflasi tersebut, agar bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain,” ujar Tito meminta pemaparan dari Kepri yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara.
Kiat Kepri
Adi kemudian memulai pemaparannya, bahwa Kepri melakukan langkah dengan mendengar arahan dan melaksanakan implementasinya di lapangan. Lebih lanjut, untuk langkah pertama, Gubernur Kepri Ansar Ahmad melakukan rakor bersama seluruh kepala daerah Kepri dan menjadi komitmen bersama dalam penanganan masalah inflasi.
“Kedua, menjalankan kolaborasi dengan seluruh stakeholder di lapangan, yaitu distributor, bulog, satgas pangan, dan semua yang terkait dengan inflasi, bergerak bersama-sama menekan laju inflasi,” sebutnya yang mengikuti rapat virtual tersebut dari Ruang Rapat Sekda, Lantai 3, Kantor Gubernur, Dompak.
Sekdaprov Adi juga menerangkan kendala yang dihadapi Provinsi Kepri dalam menekan inflasi, yakni proses distribusi bahan pangan ke pulau-pulau serta bagaimana penanganannya karena kondisi cuaca, jarak dan sebagainya.
“Kendala inflasi di Provinsi Kepri yaitu distribusi bahan pangan karena keberadaan letak daerah di pulau-pulau yang sangat berpengaruh terhadap gelombang dan cuaca. Untuk itu sebelum terjadinya cuaca buruk, Pemprov Kepri telah melakukan pemenuhan stok bahan pangan di daerah tersebut, sehingga kebutuhan dapat terpenuhi dan laju inflasi dapat terkendali,” papar Adi.
Ia menambahkan, ada beberapa kebijakan Gubernur Kepri dalam mengendalikan inflasi. Disebutkannya lagi, untuk jangka pendek yaitu operasi pasar. Di mana dinas terkait khususnya Disperindag terus memantau setiap hari harga-harga di lapangan dan jika terjadi kenaikan langsung di intervensi.
Untuk jangka menengah, kerja sama antar daerah dan saat ini sudah ada 10 daerah yang telah berkerja sama dengan Pemprov Kepri dan memanfaatkan dari Kementerian Perhubungan terkait dengan tol laut. “Sementara untuk jangka panjang, penanaman terkait volatile food yang mendorong adanya inflasi, khususnya penyebab inflasi tertinggi yaitu bawang merah dan cabai,” jelasnya.
Terakhir, Adi juga mengapresiasi Badan Pangan Nasional (BPN) dan Kementerian Perhubungan atas kebijakan yang membantu Provinsi Kepri dalam pemenuhan dan pendistribusian bahan pangan ke Kepri. “Apresiasi kepada BPN karena memberikan bantuan komoditas bahan pangan kepada Kepri khususnya penyebab inflasi tertinggi yaitu cabe dan bawang merah, dan juga kepada Kementerian Perhubungan dalam penerapan tol laut,” tutup Sekdaprov Kepri. (*)
