Tiga serangkai Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) harus tetap bersama-sama untuk mengamankan posisi. “Katakan, sepanjang nanti (akan) kisruh mereka akan tetap menjaga PPP berada dalam koalisi KIB. Sebab, secara formal kalau keluar, membuat koalisi ini berantakan,” kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syahid, Jakarta, Ahmad Fauzi Rangkuti atau lebih dikenal dengan panggilan Ray Rangkuti, Rabu, 7 September 2022.
Sementara Partai Golkar sendiri menyatakan bahwa KIB masih solid, dan Mardiono adalah salah satu inisiator KIB.
Polemik yang terjadi dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan menjadi tantangan berat bagi KIB. Terlebih di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas Ketua Umum (Plt.Ketum) Muhammad Mardiono. Sehingga PPP harus ngebut membahas Calon Presiden (Capres) dalam Mukernas mendatang.
“Ini kan tantangan berat bagi KIB, satu saja keluar rontok, karena sudah tidak memenuhi syarat. Kalau biasanya, ada orang lain yang selesaikan dulu kasusnya, KIB tidak berani melakukan karena mereka saling membutuhkan,” kata Ray Rangkuti.
Sebelumnya dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP Suharso Monoarfa diberhentikan sebagai Ketua Umum Partai. Posisinya digantikan Muhammad Mardiono yang saat ini juga menjabat anggota dewan pertimbangan presiden (Wantimpres). Di bawah kepemimpinan Mardiono, PPP akan menggelar Mukernas, yang salah satu agendanya menentukan nama calon presiden (Capres).
Tidak Dibahas
Menurut Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani, tidak ada pembahasan posisi PPP di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dalam Mukernas di Banten. Hal itu diungkap seiring penunjukan Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketum PPP menggantikan Suharso Monoarfa yang diberhentikan dalam musyawarah nasional yang diikuti 30 dari 34 dewan pimpinan wilayah partai seluruh Indonesia tersebut.
Ia juga memastikan hal ini berarti PPP tidak mengubah posisi dalam berkoalisi di KIB bersama Golkar dan PAN. Arsul juga menyebut Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono saat ini juga merupakan koordinator KIB.
“Ini artinya PPP sampai hari ini tidak berubah posisi koalisinya untuk Pilpres 2024, yakni bersama Partai Golkar dan PAN,” kata Arsul.
Menurut pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo, pergantian ketua umum di tubuh PPP kemungkinan besar tidak mengubah posisi PPP di KIB. “Pergantian itu kemungkinan besar tak akan mengubah keberadaan PPP dalam gerbong KIB. Tetapi itu semuanya juga tergantung nakhoda baru,” katanya.
Ia mengatakan adanya keuntungan ketika PPP berada dalam KIB yakni PPP tergabung dalam arus besar perpolitikan Indonesia. Artinya, PPP tidak sendirian dalam menyongsong Pemilu 2024. Berada dalam KIB juga bisa meningkatkan kepercayaan diri partai berlambang Ka’bah itu.
“Keuntungannya, PPP tidak sendirian dalam perpolitikan di Indonesia. Ada perasaan percaya diri kalau berada dalam gerbong KIB,” katanya.
PPP juga dinilai bisa menaikkan citra partai di mata publik dan memperkuat posisi tawar dengan tetap bertahan di KIB. “Menurut saya, keberadaan (dalam) gerbong (KIB) harus diakui bisa menaikkan pamor PPP. Keberadaan PPP dalam gerbong KIB juga menjadikan PPP diperhitungkan sebagai bagian dari kekuatan besar,” katanya.
