Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, agar para kepala daerah dalam menangani Covid-19 tetap melaksanakan pengetatan protokol kesehatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan kembali kepada para gubernur terkait pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara.
Memberikan sejumlah arahan kepada para gubernur se-Indonesia terkait penanganan Covid-19 hingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), di Hotel Novotel Balikpapan, Minggu, 13 Maret 2022, lebih lanjut dikatakan; “Patut kita syukuri penurunan kasus harian, tetapi harus hati-hati untuk semua gubernur pengendaliannya tidak dikendurkan utamanya protokol kesehatan, diimbau terus masyarakat agar taat dan patuh pada protokol kesehatan.”
Presiden juga menekankan pentingnya vaksinasi yang harus terus digencarkan pelaksanaannya. “Dilanjutkan dengan vaksinasi, vaksin 1, vaksin 2 hingga vaksin penguat atau booster,” katanya.
Lebih lanjut Presiden Jokowi juga menyampaikan situasi global yang yang perlu disikapi para gubernur. Perlu perhatian, soal krisis energi, krisis pangan, hingga situasi perang.
“Dunia pada situasi tidak mudah, baik karena disrupsi kronis akibat revolusi industri 4.0, ditambah lagi kekacauan karena pandemi, ditambah lagi urusan yang namanya perang,” kata presiden.
Ditambahkan, kibat situasi global yang tidak menentu, terjadi krisis energi dan krisis pangan yang bisa berdampak kepada negara kita. “Harga minyak dunia naik dua kali lipat, belum gas, belum lagi kelangkaan pangan, yang menyebabkan harga-harga juga akan melonjak,” kata Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta kepada para gubernur untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan situasi yang terjadi saat ini.
“Dalam penganggaran di APBD Bapak/Ibu ubah semuanya tidak seperti pada waktu yang normal dulu, jangan business as usual APBD harus bisa kita create disesuaikan, kuncinya cuma satu kecepatan kita untuk menyesuaikan,” kata Presiden.
Bukan Tinggalkan DKI
Presiden juga menjelaskan kepada para gubernur terkait pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara. “Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu, karena negara kita ini besar sekali 17 ribu pulau, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” kata presiden.
Untuk itu dengan dibangunnya Ibu Kota Nusantara, Indonesia memiliki kota dengan standar internasional yang memilki fasilitas-fasilitas berstandar internasional pula.
“Kita ingin memiliki kota yang internasional, RS internasional, perguruan tinggi internasional, sebelumnya tidak boleh, (tetapi) karena omnibus law sekarang boleh, bapak ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan,” kata presiden.
Ikut mendampingi presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.
