Presiden Joko Widodo membahas sejumlah isu penting dalam pertemuan dengan pimpinan Bank Dunia, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 16 Februari 2022.
Delegasi Bank Dunia tersebut adalah Axel Van Trotsenburg selaku Managing Director of Operations, Manuela V. Ferro (Vice President East Asia and Pasific Region), dan Satu Kahkonen, Country Director Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Beberapa hal penting yang dibahas di antaranya terkait Presidensi G20 Indonesia, transisi energi, lingkungan, penanganan pandemi Covid-19, hingga isu-isu kawasan.
“Area yang dibicarakan tadi, sedikit mengenai Covid, kemudian tadi mengenai energy transition mechanism, terus kemudian juga tadi bicara menyangkut masalah mangrove, bicara tadi ibu kota, sangat luas pembicaraan tadi, dan juga bicara mengenai sampai pada Myanmar juga,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangannya selepas pertemuan.
Dukungan Bank Dunia
Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bahwa Bank Dunia memberikan dukungannya terhadap agenda-agenda G20 di Indonesia. Kepemimpinan Indonesia pada G20 yang didukung oleh dunia internasional, memegang peranan penting dalam upaya pemulihan ekonomi global selepas pandemi.
Dikemukakan, banyak negara yang masih tertinggal dan itu tentu perlu mendapatkan perhatian agar tema Indonesia ‘Recover Together, Recover Stronger’ itu bisa betul-betul terjadi di masa kepemimpinan Indonesia dan melalui dukungan dari G20, serta lembaga-lembaga internasional bisa memberikan perhatian kepada negara-negara yang masih belum bisa pulih. Karena akses vaksinnya kurang, karena juga dari sisi tantangan ekonomi di dalam negeri dari negara-negara yang berpendapatan rendah, hal itu menjadi suatu tantangan yang luar biasa. “Jadi ini adalah salah satu pembahasan untuk G20, Bank Dunia akan mendukung dan tentu kepemimpinan Indonesia penting,” kata Sri Mulyani.
Selain itu, dalam perbincangan juga dibahas mengenai bagaimana Indonesia bisa menjadi contoh penerapan transisi energi, komitmen untuk melaksanakan Komitmen Paris, hingga menurunkan karbon sesuai dengan nationally determined contribution (NDC) Indonesia.
Pembahasan Kongkret
Sri Mulyani mengatakan, untuk mencapai ambisi net zero di dunia, Indonesia memerlukan dukungan internasional terutama dalam hal pendanaan dan kerangka kebijakan.
“Dalam hal ini tadi pembahasannya sangat konkret karena Indonesia sudah punya, sekarang mekanisme untuk membentuk carbon price, carbon market, carbon tax, dan Indonesia juga membangun renewable energy yang cukup banyak. Bagaimana ini nanti akan dibawa di dalam forum internasional sehingga support dari internasional, baik dari sisi pendanaan dan juga dari sisi policy framework itu bisa berjalan baik,” katanya.
“Presiden juga menekankan bahwa komitmen Indonesia sangat kuat dan Indonesia tidak mau bicara saja, kita mau melakukan. Namun, untuk bisa melakukan tentu financing itu menjadi sangat penting,” katanya.
Pembahasan mengenai ketahanan pangan dunia, menurut Menteri Keuangan, Presiden Joko Widodo menyampaikan perhatiannya mengenai tren kenaikan harga pangan dunia yang bisa mengancam pemulihan ekonomi dunia.
“Bapak Presiden sangat ingin bahwa pemulihan ekonomi dunia itu tidak terdisrupsi karena kenaikan harga, terutama harga pangan, yang tentu akan sangat membebani masyarakat. Oleh karena itu, perlu suatu kesepakatan global mengenai hal itu,” katanya.
Bidang Lingkungan
Di bidang lingkungan, Bank Dunia juga memberikan dukungan untuk program penanaman kembali mangrove di Indonesia. Program tersebut bisa menjadi salah satu contoh upaya Indonesia dalam penanganan dampak perubahan iklim.
“Juga dari sisi kemampuan untuk menjaga hutan kita tidak terjadi kebakaran selama tiga tahun ini, yang tentu akan sangat berbeda sekali dengan situasi di berbagai negara yang sedang menghadapi kebakaran hutan,” katanya.
Di samping itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai beberapa isu kawasan seperti situasi di Myanmar dan masalah kemanusiaan di Afganistan. Presiden Jokowi menaruh perhatian besar terhadap isu kemanusiaan di dua negara tersebut.
