Presiden Joko Widodo menegaskan hilirisasi industri dalam negeri, dapat meningkatkan ekspor barang jadi maupun setengah jadi, selain juga menyerap tenaga kerja di Tanah Air.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Senin, 24 Januari 2022.
Menurut Presiden, hilirisasi batu bara menjadi DME akan bisa menekan impor elpiji yang mencapai kisaran Rp80 triliun. “Impor kita elpiji itu gede banget, mungkin Rp80-an triliun dari kebutuhan Rp100-an triliun. Impornya Rp80-an triliun. Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat, karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara Rp60 sampai Rp70 triliun,” kata presiden.
“Pertanyaan saya apakah ini mau kita teruskan? Impor terus? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya, kita memiliki raw material-nya yaitu batu bara yang (bisa) diubah menjadi DME. Hampir mirip dengan elpiji,” katanya.
Proyek hilirisasi ini merupakan kerja sama antara PT Bukit Asam, PT Pertamina dan investor asal Amerika Serikat, Air Products. Presiden meyakini, jika proyek ini telah berproduksi, maka berpotensi mengurangi subsidi APBN.
“Kalau semua elpiji nanti distop dan semuanya pindah ke DME, duit yang gede sekali, Rp60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar, selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena nggak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita karena kita nggak impor (lagi),” katanya.
Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan, perintah untuk hilirisasi dan menghentikan impor ini sudah ia sampaikan sejak enam tahun yang lalu. Presiden pun menyayangkan ada pihak yang sudah nyaman dengan impor dan tidak memikirkan kepentingan yang lebih besar, yaitu negara dan rakyat.
“Memang duduk di zona nyaman itu paling enak, sudah rutinitas terus impor, impor, impor, impor, nggak berpikir bahwa negara itu dirugikan, rakyat dirugikan karena nggak terbuka lapangan pekerjaan,” katanya.
Sebagai contoh, Presiden menyebut bahwa proyek hilirasi batu bara menjadi DME ini akan membuka sekitar 11-12 ribu lapangan pekerjaan. Jika ada lima investasi yang serupa, lanjut Presiden, maka berpotensi menciptakan sekitar 70 ribu lapangan pekerjaan secara langsung. “Yang tidak langsung biasanya dua sampai tiga kali lipat,” katanya.
Jangan Mundur
Untuk itu, Presiden telah mengumpulkan jajarannya yang berkaitan untuk memastikan agar proyek hilirisasi ini bisa selesai dalam jangka waktu 30 bulan. Presiden juga berharap bahwa proyek hilirisasi serupa bisa dilakukan juga di tempat lain karena Indonesia memiliki deposit batu bara yang lebih dari cukup.
“Jangan ada mundur-mundur lagi, dan kita harapkan nanti setelah di sini selesai, dimulai lagi di tempat lain. Karena ini hanya bisa menyuplai Sumsel dan sekitarnya, kurang lebih 6 jutaan KK. Karena kita memiliki deposit batu bara yang jauh dari cukup kalau hanya untuk urusan DME ini, sangat kecil,” katanya.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha PT Bukit Asam, Rafli Yandra, mengatakan proyek ini bernilai sebesar USD2,1 juta atau setara dengan Rp30 trilliun. Menurutnya, proyek ini akan mengubah 6 juta ton batu bara menjadi 1,4 juta ton DME setiap tahunnya.
“Kami berharap dengan dukungan Bapak Presiden beserta dengan kementerian dan lembaga yang terkait, pembangunan pabrik DME ini akan berjalan dengan lancar,” katanya.
Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Selain itu juga Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Direktur Utama PT Bukit Asam Arsal Ismail, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan CEO Local Partner Air Products Indonesia Duddy Christian.
