TANJUNGPINANG – Aksi demonstrasi gabungan dari organisasi mahasiswa dan kepemudaan Kepri yakni, Gerakan mahasiswa nasional Indonesia (GmnI) Komisariat Fisip UMRAH, Gerakan Pemuda Revolusioner (GPR) Kepri dan Himpunan Mahasiswa Kabupaten Natuna (HMKN), mendesak pemerintah untuk membatalkan pemberian konsesi ke Vietnam (menolak Konsensi ZEE Indonesia-Vietnam di Laut Natuna Utara), yang di gelar di depan Kantor DPRD Provinsi Kepri, Kamis (22/12/2022).
Diketahui, perundingan mengenai penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam sudah berlangsung lama, yang dimulai sejak 21 Mei 2010. Hingga kini perundingan penetapan batas ZEE Indonesia dengan Vietnam ini telah dilaksanakan belasan kali.
Hingga, berdasarkan hasil dari proses perundingan yang berjalan sampai pertemuan teknis ke 16, sudah dilakukan Penetapan Batas ZEE Indonesia-Vietnam yang diselenggarakan di Hanoi, Vietnam pada 24-25 November 2022. Hal inilah yang memicu banyak pihak dari Indonesia khususnya masyarakat Kepri, untuk menolak penetapan konsesi ke Vietnam tersebut karena dinilai merugikan Indonesia terutama dalam hal kedaulatan.
Ketua GmnI Komisariat Fisip UMRAH Matheus mengatakan, pemberian konsensi kepada Vietnam sangat merugikan dan merusak kedaulatan negara di dalam sektor kelautan. Indonesia akan kehilangan wilayah laut yang cukup luas, bahkan bukan hanya penyempitan luas secara geografis, tetapi juga kehilangan klaim akan sumber daya yang berada di dalamnya.
“Nelayan Indonesia sudah cukup sulit dalam menjaring ikan yang kerap kali ‘dibagi’ dengan pencuri-pencuri ikan dari kapal ikan asing, termasuk Vietnam. Sekarang, bak tercoreng arang di muka, Indonesia justru berpotensi menyerahkan wilayah perairan ke pihak yang sering mencuri di perairannya,” tegas Matheus dalam orasinya.
Pihaknya juga mengungkapkan kekecawaan yang sangat besar kepada anggota DPRD Kepri terutama Jumaga Nadeak, yang mana dalam hal ini tidak bisa mengambil sikap dan seolah sepakat dengan kerugian yang di dapatkan Indonesia terkhususnya Kepulauan Riau.
Dalam aksi tersebut, sekelompok mahasiswa yang ikut turun itu tidak bertemu dan di sambut oleh anggota DPRD Kepri, yang katanya tidak ada di tempat.
“Setiap ada aksi yang merupakan tugas mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat, anggota dewan selalu tidak ada di tempat. Sebenarnya tugas dan tempat mereka bekerja itu di mana? jangan sampai mereka sedang ngopi di warung kopi, atau di rumah dan tidak melihat tangisan serta mendengar jeritan rakyat. Sangat tidak bertanggung jawab di dalam sumpah jabatannya,” lugas Matheus.
Disebutkan juga, Bung Karno selaku bapak pendiri bangsa (Indonesia) akan menangis melihat apa yang dilakukan pemerintah yang tidak menjalankan tugasnya untuk mensejahterakan rakyat. “Penjajahan sekarang dilakukan dengan berbagai cara, jangan sampai kita di jajah Kembali dengan perjanjian antar negara seperti kasus Indonesia-Vietnam ini,” sambung Sekretaris GmnI Komisariat Fisip UMRAH, Ayu.
Para peserta aksi demostrasi itupun berharap, semoga pikiran dan cara pandang pemerintah serta kebijakannya semakin mengalami kemajuan dan rakyat benar-benar merasakan kemerdekaan yang seutuhnya. Namun sayangnya, hingga aksi berakhir tidak ada satupun anggota DPRD Kepri yang berani menemui massa aksi. (Pidi Yanti)
