Pemerintah telah memberikan sinyal akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya harga BBM RON 90 atau Pertalite dan juga Solar Subsidi. Muncul pula isu bahwa harga BBM Pertalite akan naik sebesar 30% menjadi Rp 10.000 per liternya, dimana sebelumnya hanya Rp 7.650 per liter.
Seiring dengan memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina beberapa dampak mulai dapat dirasakan akibat sanksi dari negara barat terhadap Rusia. Salah satunya merupakan lonjakan harga minyak dunia. Tentunya hal ini juga berpengaruh kepada Indonesia, dimana mucul rencana kenaikan BBM subsidi jenis pertalite yang sedang ramai meresahkan masyarakat .
Presiden Jokowi buka suara mengenai rencana kenaikan BBM subsidi jenis pertalite tersebut. Menurutnya, kebijakan itu harus diputuskan dengan hati-hati. Pasalnya, kenaikan harga komoditas tersebut akan berpengaruh terhadap masyarakat.
Jokowi mengungkapkan jangan sampai kenaikan pertalite itu berdampak pada penurunan daya beli, lonjakan inflasi, hingga pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kenaikan ini bertujuan untuk mengurangi beban APBN yang terus menerus menahan kenaikan harga BBM dengan subsidi.
Menurutnya, selama ini pun Jokowi sudah mengeluarkan berbagai indikasi bila subsidi tak lagi bisa ditahan. Jokowi juga disebut-sebut akan mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite minggu depan.
“Menaikkan harga Pertalite yang kita subsidi cukup banyak dan juga itu solar, modeling ekonominya (hitung-hitungan) sudah dibuat. Nanti mungkin minggu depan Pak Presiden akan umumkan mengenai apa dan bagaimana mengenai kenaikan harga ini,” papar Luhut pada Jumat, 19 Agustus 2022.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan keputusan atas rencana kenaikan harga BBM berada di tangan Jokowi.
Yang pasti, Luhut menegaskan, pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga demi mengurangi beban subsidi.
“Pemerintah masih menghitung skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampak terhadap masyarakat. Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume,” katanya, dikutip Minggu, 21 Agustus.
Ia memastikan pemerintah akan berhitung dengan sangat hati-hati. Sebab, perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.
Sumber berita: CNN Indonesia
