BATAM – Arah kebijakan pembangunan Kota Batam tahun 2023 masih akan fokus pada pemantapan infrastruktur perkotaan. Terutama untuk meningkatkan akselerasi dan pemerataan pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi daerah.
“Sudah ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah-red) Kota Batam tahun anggaran 2023,” ujar Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid.
RKPD Kota Batam tertuang dalam Peraturan Walikota Batam No 74 tahun 2022. Dokumen tersebut menyebutkan, pengembangan infrastruktur dan pengembangan aspek sosial kemasyarakatan (salah satunya adalah upaya menangani kemiskinan), ditetapkan menjadi prioritas utama.
Alasan utamanya adalah, karena dinilai akan memiliki dampak multi sektoral termasuk mendukung perubahan fokus pertumbuhan ekonomi, mulai dari bidang industri pengolahan ke pariwisata.
Rencana pembangunan infrastruktur Batam tahun 2023 rencananya akan terbagi dalam 5 program unggulan. Diantaranya Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan serta Utilitas Perkotaan yang berkualitas; Sarana dan Prasarana Pedestrian dan Jalur Sepeda (Gowes); Pengembangan Koridor Transportasi Massal.
Selanjutnya Pembangunan Utilitas Perkotaan berupa jaringan pipa gas dan sanitasi terpadu; Penyiapan Taman-taman Kota Bertema sebagai Ruang Terbuka Hijau, tempat berolahraga serta Rekreasi Masyarakat.
Dalam RKPD 2023, pagu untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mencapai Rp 712.423.004.328. Terbagi dalam 9 program, 20 kegiatan dan 76 sub kegiatan. Pagu ini adalah yang terbesar kedua setelah Bidang Pendidikan dengan pagu di atas Rp 950 Miliar.
Khusus untuk Program Penyelenggaraan Jalan di tahun 2023, Pemko Batam memberikan pagu sebesar Rp 321.180.015.881. Beberapa kegiatan yang masuk dalam urusan program tersebut antara lain Pembangunan Jalan dengan pagu Rp 129.622.998.800; Pelebaran Jalan Menambah Lajur Rp 86.584.995.700; Rekonstruksi Jalan Rp 67.603.371.300; dan pemeliharaan rutin jalan Rp 5.533.663.081.
Butuh Transportasi Massal Terintegrasi
Sekretaris Daerah Kota Batam Jerfidin Hamid mengatakan, Batam membutuhkan sarana transportasi masal yang terintegrasi. Dukungan transportasi masal yang terintegrasi dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan pribadi.
“Jalan-jalan yang sudah dilebarkan harus diisi oleh transportasi umum yang lebih ramah lingkungan. Mengingat keterbatasan lahan di Kota Batam, maka ini menjadi prioritas Kota Batam ke depannya,” katanya.
Batam memiliki jumlah penduduk sekitar 1,3 juta orang. Hampir 40 persen merupakan orang muda yang bekerja di sektor industri. Dalam berbagai dialog dengan masyarakat, terungkap keinginan akan adanya transportasi massal yang mumpuni di Batam.
Salah satu bentuk transportasi masal terintegrasi yang tengah direncanakan adalah Bus Rapid Transit (BRT) berkarbon rendah. Sebagai bentuk keseriusan, dan menyatakan kesiapan perihal pengembangan BRT di Batam, Pemko Batam akan bersurat kepada Bapennas dan Kementerian Perhubungan.
“Mudah-mudahan rencana bersama BRT ini terwujud dan terlaksana dengan baik,” imbuhnya. (*)
