JAKARTA – Penandatanganan kontrak kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera bersama Direktur Operasi III PT Hutama Karya Koentjoro dan Wakil Presiden Dewan Direksi ERG Insaat Ticaret ve Sanayi Mustafa Sani Erbilgin.
Penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Turki berlangsung di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11/2022). Turut menyaksikan Menteri Pekerjaan Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Selain itu juga hadir penandatanganan MoU Produksi Bus Elektrik oleh Co Founder PT Scahmindo Perkasa Roberto Pangasian dan CEO Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Okan Bas.
Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan, kerja sama terkait pembangunan jalan tol dengan Turki sangat tepat mengingat negara tersebut memiliki pengalaman dan penguasaan teknologi yang baik.
“Sangat tepat Indonesia bekerjasama dengan Turki untuk terus melanjutkan pembangunan Tol Trans Sumatera. Untuk itu kami berharap, MOU ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi dapat menghasilkan output dan dampak yang nyata bagi Indonesia,” katanya.
Bidang Pertahanan
Dalam kesempatan yang sama, juga berlangsung penandatanganan beberapa MoU, di antaranya nota kesepahaman Bidang Pertahanan oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar.
Kemudian MoU Kerja Sama Penelitian, Teknologi, dan Inovasi oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko dan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu.
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman tersebut yang sejak 2020 lalu.
“Sempat terhambat oleh Pandemi Covid-19, kontrak-kontrak kerja sama ini dapat terwujud. Semoga pengimplementasiannya segera terwujud demi meningkatkan kesejahteraan warga Indonesia dan Turki,” kata Prabowo dalam sambutannya.
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna, Staf Ahli Menteri PUPR Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, dan Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PAKLN) Kementerian PUPR Edy Juharsyah. (*)