JAKARTA – Sikap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyalahkan penyelidik dalam kisruh operasi tangkap tangan (OTT) di Badan SAR Nasional (Basarnas) terus dikecam berbagai kalangan. Bahkan mantan Ketua KPK, Abraham Samad, menilai sikap tersebut sangat memalukan bisa terjadi di KPK.
“Apa yang dilakukan pimpinan KPK dan ada kesan mempersalahkan teman-teman penyelidik dan penyidik, ini menurut saya sesuatu yang sangat dungu dan memalukan,” kata Abraham seperti dilansir dari media nasional 29 Juli 2023.
Lebih lanjut ia menyinggung sistem kolektif kolegial yang selalu dipegang pimpinan KPK. Ia menilai tiap penetapan tersangka merupakan keputusan yang telah ditetapkan bersama oleh para pimpinan KPK. “Tidak ada anak buah yang salah di KPK, karena prosedur datang dari bawah dan diputuskannya di tingkat pimpinan. Menurut saya, jika ada kekeliruan, itu adalah tanggung jawab pimpinan KPK,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban, para pimpinan KPK harus mengundurkan diri imbas dari kekisruhan di kasus OTT Basarnas tersebut. “Salah satu bentuk tanggung jawab yang dilakukan pimpinan KPK, dia harus mundur dong, bukan Direktur Penyidiknya, tapi pimpinan KPK-nya yang harus mundur. Itu bentuk pertanggungjawaban dari mereka sebenarnya. Apa yang terjadi sekarang ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan ini sangat memalukan. Ini menggambarkan betapa tidak profesionalnya pimpinan KPK dalam menangani kasus-kasus,” tandasnya.
Pernyataan menyalahkan penyelidik itu sebelumnya disampaikan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, pada Jumat, 28 Juli 2023. Hal itu dikatakan setelah melakukan audiensi dengan rombongan petinggi TNI di gedung KPK.
Langgar UU KPK
Sedangkan di media massa, kritikan terhadap sikap KPK yang menyalahkan penyelidik juga dilontarkan PUSAKO dan PUKAT UGM. Peneliti senior Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai pimpinan KPK salah dan telah melanggar UU KPK terkait proses hukum dugaan korupsi Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto.
Feri juga menyebut pimpinan KPK tidak bisa menyalahkan anak buahnya dalam kisruh penetapan tersangka. “Sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU KPK bahwa seluruh proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di KPK itu di bawah pimpinan KPK. Sehingga penentuan tersangka dan segala macam tentu dikoordinasi oleh pimpinan KPK,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu, 29 Juli 2023 seraya menambahkan, titik kesalahan dari kisruh ini adalah pimpinan KPK. Pimpinan KPK dianggap tidak memahami UU KPK.
Kritikan juga disampaikan oleh (PUKAT) Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mengkritik Pimpinan KPK menyalahkan anak buah, terkait kisruh penetapan tersangka Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto.
“Saya merasa tidak tepat ketika pimpinan KPK itu menyalahkan penyidik, tadi kan mengatakan penyidik itu salah ya,” kata peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, kepada wartawan, Jumat, 28 Juli 2023.
Ia mengatakan surat perintah penyelidikan dan penyidikan juga harus ditandatangani oleh Pimpinan KPK. Menurutnya, pimpinan KPK tidak boleh menyalahkan penyidik atas keputusan penetapan tersangka terhadap Henri dan Afri. “Sehingga jangan menyalahkan penyidik. Tidak tepat menyalahkan penyidik,” sebutnya. (*)
