JAKARTA – Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto menyoroti fenomena banyaknya pejabat ASN dan keluarganya yang pamer kekayaan di media sosial. Apalagi, kejadian ini kerap bikin heboh publik karena dianggap tidak menunjukan empati.
“Ketika melihat pejabat-pejabat kita ini tidak punya empati, tidak punya simpati, tidak punya kesetiakawanan sosial terhadap nasib rakyat, ya jelas ini akan mencederai rasa-rasa kesetiakawanan publik.” kata Anggota Fraksi Partai Demokrat ini dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/03/2023).
Menurut logikanya, para pejabat ASN ini mendapat gaji dengan uang dan keringat rakyat. Tapi ketika rakyat sulit mengakses kesejahteraan, justru mereka dan keluarganya memamerkan kekayaan.
“Apakah pejabat atau ASN atau PNS ini tidak boleh kaya? Ya boleh. Kaya tidak dilarang sepanjang sumbernya halal, legal, sepanjang taat bayar pajak, taat Hukum, taat aturan dan juga yang lebih penting adalah bisa berbagi dengan masyarakat yang lain,” tegasnya.
Dalam diskusi yang bertema ‘Membedah Laporan LHKPN di Tengah Sorotan Gaya Hedon Pejabat’, Didik Mukrianto pun menyoroti adanya potensi penyalahgunaan jabatan terhadap para ASN yang memiliki kekayaan tak wajar atau tak masuk akal yang sering memamerkan harta kekayaannya di medsos.
“Tentu potret-potret yang belakangan kemudian diangkat oleh teman-teman media, maupun masyarakat lain termasuk citizen journalism ataupun sosial media, terbuka dalam perspektif publik, banyaknya kemudian potensi-potensi penyimpangan ataupun potensi-potensi mungkin ‘penyalahgunaan jabatan’,” ungkapnya.
Potensi lantaran hal ini perlu pembuktian terlebih dahulu. Jika melihat profil seorang pejabat, dengan sejarah atau riwayat jabatannya, eksisting sekarang dengan gaya hidup yang ditonjolkan oleh keluarganya dan lain-lain yang kemudian diumbar sosial media, kadang-kadang tidak terjangkau logika akal sehat.
“Masa gajinya sekian kemudian dia bisa bergaya hidup kayak begini,” cetusnya.
Jadi Moral Force
Pejabat, kata Didik Mukrianto, diharapkan tidak memamerkan kekayaan, diharapkan mampu menampilkan kesederhanaan karena para pejabat negara ini mampu menjadi moral force , mampu menjadi kekuatan moral, yang kemudian bisa dijadikan pedoman atau panutan masyarakat.
“Seorang pejabat juga harus mampu merepresentasikan sebagai sosok yang humanis, kemudian yang agamis, taat kepada peraturan perundang-undangan sehingga layak diteladani,” ujarnya seraya menambahkan, pejabat juga harus mampu menjadi kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat.
“Kita hidup tidak sendiri, pejabat hidup juga tidak sendiri, pejabat dalam konteks menjalankan tugas tanggung jawabnya harus bertanggung jawab kepada dirinya, kepada lingkungannya dan juga masyarakat Indonesia. Tentu kita juga harus menyadari seorang pejabat itu bukan hanya di dalam tugas dan tanggung jawabnya yang harus menjaga sikap, perilaku, etika, dan profesionalisme, tapi juga di luar kedinasannya,” pungkasnya. (*)
