TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, kembali memimpin Rapat Persiapan Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Tahun 2023 di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin (3/4/2023).
Rapat lanjutan kali ini membahas berbagai usulan rencana kunjungan Presiden RI dalam rangka GTRA Summit di Kabupaten Karimun, yang akan dipaparkan pada kickoff meeting bersama Kementerian ATR/BPN dan Sekretariat Presiden di Jakarta, 12 April 2023 mendatang.
Sebagai informasi, berdasarkan deklarasi GTRA Summit Wakatobi 2022, telah disepakati bahwa Provinsi Kepulauan Riau menjadi Tuan Rumah GTRA Summit 2023, tepatnya di Kabupaten Karimun.
Rapat dibuka dengan paparan Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Luki Zaiman Prawira terkait matriks rencana usulan beberapa acara pada GTRA Summit yang akan dihadiri Presiden RI di Kabupaten Karimun.
Di antaranya penyerahan sertifikat tanah wilayah pesisir, penyerahan sertifikat kawasan investasi, penyerahan modal UMKM 0 persen, penyerahan BPJS nelayan, penyerahan sertifikasi lahan mangrove, penyebaran benih 10 ribu bibit ikan kakap putih, peluncuran produk PT Saipem Indonesia, UMKM expo bekerja sama dengan Bank Indonesia serta pesta durian.
Sementara itu Kakanwil BPN Provinsi Kepri Nurhadi Putra menjelaskan, hasil rapat sebelumnya dengan Kementerian ATR/BPN telah memutuskan penyelenggaraan GTRA Summit 2023 yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 28 hingga 30 Agustus 2023, diundur menjadi 29 hingga 31 Agustus 2023.
“Bagitu juga kickoff meeting yang diundur satu minggu dari jadwal semula 6 April, menjadi 12 April 2023 di Jakarta,” lapor Nurhadi.
Selain berbagai gambaran kegiatan di atas, Gubernur Ansar menambahkan penguatan berbagai usulan kegiatan, misalnya pada kegiatan UMKM Expo turut mengundang pihak dari Johor dan Singapura yang merupakan mitra beberapa UMKM di Kepri, agar hadir dan perkuat kerja sama dengan MoU dan diselingi dengan pameran foto.
Kemudian penebaran benih ikan, lanjutnya, ditambahkan jumlahnya sampai 50 ribu benih dari awal perencanaan 10 ribu benih, serta penambahan beberapa kawasan industri baru lainnya agar bisa kembali diinventaris, sehingga penyerahannya bisa sekaligus dilakukan oleh Presiden RI.
“Data-data berbagai kegiatan ini perlu kita lengkapi lagi, agar lebih matang dan komprehensif sehingga pada kickoff meeting bersama Kementerian ATR/BPN dan Sekretariat Presiden di Jakarta, berbagai usulan kita nantinya bisa diakomodir,” tutup Ansar. (*)
