BATAM – Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa reformasi birokrasi akan difokuskan untuk mendukung sejumlah agenda prioritas pemerintah.
Terdapat empat fokus, yaitu penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi layanan dan prioritas aktual Presiden berupa belanja produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.
Untuk itu, Kementerian PAN-RB menggelar diskusi dengan Pemerintah Daerah melalui zoom meeting, guna membahas praktik-praktik baik (Best Practices) penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Pengendalian Inflasi dalam RB Tematik, Jumat (24/02/2023).
Zoom meeting tersebut diikuti Pemko Batam yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid mewakili Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.
“Tentu apa yang menjadi arahan pemerintah pusat akan kita laksanakan dan tindaklanjuti,” kata Jefridin.
Ia mencontohkan terkait pengendalian inflasi, selama ini Pemko Batam terus berupaya untuk menekan angka inflasi. Meskipun bukan daerah penghasil, tapi sejauh ini inflasi dapat terkendali dengan baik.
Adapun beberapa langkah yang dilakukan itu di antaranya, menggelar pasar murah yang bekerja sama dengan para distributor bahan-bahan pokok yang ada di Kota Batam.
Pemko Batam juga menganggarkan Bantuan Tunai Langsung (BLT), melalui APBD Kota Batam. BLT ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu.
“Upaya lainnya adalah memperkuat kerja sama dengan daerah-daerah penghasil, sehingga suplai kebutuhan pokok dapat terpenuhi,” terang Jefridin.
Menurutnya, sejumlah langkah yang dilakukan untuk dapat menekan angka inflasi Kota Batam tersebut cukup berhasil. “Alhamdulillah seperti di bulan Januari lalu, inflasi Kota Batam terendah di Sumatera,” ungkapnya. (*)