JAKARTA – Berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaga Indonesia Political Survey (Indopol Survey), tingkat kepercayaan publik terhadap Polri meningkat sebesar 69,35 persen di penghujung tahun 2022.
“Persepsi publik terhadap kinerja Polisi di penghujung tahun 2022 dengan hasil tingkat kepercayaan publik sebesar 69.35 persen. Angka ini meningkat dari bulan-bulan sebelumnya. Survei Indopol pada bulan November 2022 lalu tingkat kepercayaan terhadap kinerja Polri sebesar 60.98 persen,” kata Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto, Rabu (04/01/2023).
Ia menjelaskan, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri disebabkan beberapa faktor. Di antaranya, naiknya kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi yang naik dari 63,99 persen di bulan November 2022 menjadi 70,72 persen pada bulan Desember 2022. Angka ini mendekati posisi tertinggi 72,93 persen pada bulan Januari 2022.
Menurutnya, dengan demikian Jokowi telah membuka dan menutup Tahun 2022 dengan sangat baik. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi ini juga terjadi pada bidang-bidang kehidupan, misalnya dalam penegakan hukum (64,68 persen), penyelenggaraan demokrasi (70,93 persen), dan pemberantasan korupsi (55,65 persen).
“Dampak dari kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi berimbas terhadap kepercayaan publik terhadap kinerja Polri. Hal ini tidak bisa dihindari mengingat Polri merupakan bagian dari aparatur pemerintah,” ujar Ratno.
Kemudian faktor kedua, adanya intervensi kebijakan Polri, salah satunya melalui program Quick Wins di mana dalam kurun waktu dua bulan terakhir ini program itu terbukti efektif meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian.
Lima kegiatan di antaranya yang menurut publik sangat bermanfaat bagi masyarakat secara umum adalah, meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan publik Polri, berkurangnya praktik pungli dalam pelayanan Polri, meningkatnya respon cepat aduan melalui akun resmi Polri sebelum kasus menjadi viral, meningkatkan kegiatan sambang oleh Bhabinkamtibmas dan diberlakukannya tilang elektronik ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) untuk menggantikan tilang manual.
“Ketiga, optimisme publik terhadap Polri untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi akhir-akhir ini (dalam survei Indopol berada di angka 68,7 persen). Terutama kasus yang melibatkan petinggi Polri sendiri,” tambahnya.
Ratno menyebut, dari beberapa faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa Polri sudah melakukan usaha perbaikan baik internal maupun eksternal, dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik setelah enam bulan terakhir ditimpa beberapa kasus yang merontokkan kepercayaan publik terhadap kepolisian, seperti kasus pembunuhan Brigadir Josua, tragedi Kanjuruan dan terlibatnya oknum mantan Kapolda dalam kasus narkoba.
“Rentetan kasus selama paruh kedua 2022 merupakan cobaan terberat sepanjang sejarah Polri,” tuturnya lagi.
Namun berkat respon terukur dan semua upaya tersebut di atas, di penghujung tahun 2022, Kepolisian Indonesia seolah mendapatkan kado dengan naiknya kembali kepercayaan publik.
“Kepolisian kita telah ‘lolos dari lubang jarum’. Semoga di tahun-tahun ke depan kepercayaan tersebut dapat dijaga karena bagaimana pun kita masih membutuhkan keberadaan Polisi di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga ketertiban umun dan rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” ungkap Retno.
Metode Survei
Adapun metodolgi penelitian survei tingkat kepercayaan terhadap Kepolisian Indonesia yang dilakukan oleh Indopol Survey menggunakan metode Multistage Random Sampling dalam pengambilan sampelnya.
Populasi adalah semua penduduk Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dengan kriteria responden mereka yang berumur 17 tahun atau sudah menikah. Responden berjumlah 1.240 tersebar secara proporsional di 34 provinsi berdasarkan jumlah penduduk Tahun 2021 menurut data BPS RI 2022. Margin of Error ± 2,85 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen dan waktu wawancara tanggal 14-23 Desember 2022.
Selain itu, secara baseline data survei Indopol pengambilan datanya pada tangga 14-23 Desember 2022, kurang lebih ada waktu 1,5 bulan program Quick Wins dilaksanakan, dan data survei paling akhir dibandingkan dengan lembaga survei lainnya. (*)
