JAKARTA – Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI, Said Abdullah mengungkapkan anggaran untuk Ibu Kota Nusantara tahun ini bertambah dengan disetujuinya penambahan alokasi sebesar Rp15 triliun. “IKN tahun ini kami anggarkan Rp22 triliun dan kemudian pemerintah akselerasi nambah Rp15 triliun lagi,” ungkapnya dalam rapat kerja bersama empat Menteri Koordinator (Menko) di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 9 Juni 2023.
Banggar menyetujui anggaran menjadi sebesar Rp37 triliun, salah satu pertimbangan, supaya Presiden bisa langsung menempati IKN Juni 2024.
Sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Sebagai Ketua Percepatan IKN, ia sudah melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku pengawas pembangunan IKN dari warga negara asing atau bule.
Saat ini timnya sedang mengidentifikasi insentif dan modal pengembangan status tanah di IKN. Luhut menargetkan, bisa menyelesaikan persoalan status tanah bisa pada 27 Juli 2023.
Ia menyebut timnya akan mengidentifikasi harga tanah yang dipakai, bagaimana pembeliannya hingga investor yang ingin masuk ke dalam. “Dengan harganya berapa, kemudian siapa yang mau beli, siapa yang mau masuk itu semua akan bisa kita lakukan. Jadi kerja sama ini sekarang kita buka. Beberapa negara-negara dari Middle East juga akan masuk kita,” katanya.
Ia sudah dua kali mengecek progres pembangunan di IKN secara langsung. Juga sempat berpromosi ke Singapura dan mendapat antusias yang bagus.
“Kemarin di Singapura kita jualan mengenai ini dan mereka sangat antusias dan semua masuk dan kita berharap 17, bukan berharap, harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana. Tapi kualitas pekerjaan itu (tetap) menjadi kunci,” ujar Menko Luhut Binsar Panjaitan. (*)