JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf akan memberikan sanksi terhadap para pengurus yang membawa-bawa nama PBNU dalam mendukung capres-cawapres.
Ia tidak memasalahkan jika ada pengurus NU mendukung capres atas nama pribadi. Jika ada yang mengatasnamakan PBNU, ia akan bertindak.
“Kalau ada pengurus NU kemudian menggunakan lembaga NU untuk kegiatan politik, politik praktis, langsung kita tegur,” katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 4 September 2023.
Ketua umum yang sering disapa Gus Yahya juga mengungkapkan, sudah ada contoh sanksi yang dijatuhkan. Dia menyebut ada pengurus PBNU di tingkat kabupaten yang ditegur karena memakai kantor untuk deklarasi capres.
Ditegaskan, tak ada capres ataupun cawapres dari PBNU. Ia menekankan PBNU bukan partai politik.
“Kalau ada capres mengatasnamakan NU, tetapi bukan pengurus NU, ya kami juga bisa mengatakan itu tidak benar. Tapi kan kami tak bisa memberi sanksi apa-apa, dia kalau bukan pengurus,” ujarnya.
Yahya telah menarik PBNU dari politik praktis sejak terpilih sebagai ketua umum. Ia tak mau PBNU sibuk ikut berkompetisi dalam pemilu dan pilpres.
Ia ingin PBNU fokus membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Ia juga meminta tak ada pihak yang menarik-narik PBNU ke dalam pertarungan politik.
“Jangan ada calon mengatasnamakan NU. Kalau ada calon, itu atas nama kredibilitasnya, atas nama perilakunya sendiri-sendiri. Bukan atas nama NU,” ucap Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 September 2023. (*)
