BATAM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan untuk tidak menganggap remeh kenaikan harga beras. Ia menyebut, hampir 50 persen inflasi bulan lalu (Januari 2023) dipengaruhi oleh harga beras.
“Inflasi di bulan lalu hampir 50 persen dipengaruhi kenaikan harga beras. Hati-hati mengenai hal ini jangan dianggap remeh karena kejadian di negara lain sudah sangat parah. Hati hati,” tegasnya dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2023, Kamis (23/02/2023) lalu, dikutip dari Bisnis, Senin (27/02/2023).
Dilansir dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) sepanjang 2023 hingga hari ini, harga beras secara umum telah naik dari Rp 12.650 per kilogram (kg) menjadi Rp 13.200 per kg atau naik Rp 550 per kg.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi Januari 2023 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,82 persen. Dalam kelompok ini, komoditas beras memiliki peran yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi tahunan, yaitu sebesar 0,24 persen.
Jokowi menekankan, di tengah ancaman krisis pangan saat ini, banyak negara yang mengamankan pangannya. Sebagai contoh saat impor beras pada akhir 2022 lalu, Jokowi menegaskan sulitnya mencari 500.000 ton beras bahkan dari negara produsen.
“Kami saja mau impor 500 [ribu ton] cari ke negara yang biasanya stok menumpuk, mereka enggak mau keluarin. Mereka ingin jaga-jaga karena mereka tahu tahun ini akan ada el nino, ini yang harus kita mengerti dan semua harus berjaga-jaga,” paparnya.
Hal ini kembali dipertegas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpinnya secara virtual, Senin (27/02/2023).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid mewakili Wali Kota Batam, Muhammad Rudi usai mengikuti rapat tersebut menjelaskan, Pemerintah Pusat meminta atensi dari daerah untuk rutin melakukan rapat-rapat koordinasi pengendalian inflasi karena dirasa sangat memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi.
“Beliau minta betul-betul dilakukan monitoring ditiap daerah. Jika ada komoditas yang kurang pangan diminta untuk kerja sama dengan daerah penghasil, berikan subsidi transportasi pada pelaku usaha, dan cek langsung blusukan di lapangan, itu yang beliau minta dan yang biasa beliau lakukan,” terang Jefridin mengulang yang disampaikan Mendagri Tito dalam rapat.
Ditekankan juga dalam rapat koordinasi itu, tentang penindakan terkait konsumsi belanja masyarakat. Pasca PPKM dicabut, mobilitas dan kecepatan pembangunan harus digenjot agar konsumsi dan belanja masyarakat meningkat sehigga ekonomi bergulir.
Diketahui, potensi inflasi minggu keempat dari kenaikan harga komoditas pangan di seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia, adalah beras, cabai merah, minyak goreng dan bawang merah. Sehingga, Jefridin berharap rapat serta informasi yang didapat dari pusat maupun daerah lain, dapat menjadi acuan langkah kebijakan pengendalian inflasi di Kota Batam. (*)
