TANJUNGPINANG – Program subsidi bunga nol persen pinjaman untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mendapat antusias yang tinggi di masyarakat. Hal ini membuat Gubernur Kepri Ansar Ahmad kembali melanjutkan program tersebut di tahun 2023.
“Program ini efektif untuk memulihkan ekonomi Kepri, dan manfaatnya pun bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi kita lanjutkan program ini di tahun 2023,” kata Gubernur Ansar, Rabu (04/01/2023).
Program yang dimulai sejak tahun 2021 ini terbukti mampu membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha tanpa perlu memikirkan bunga pinjaman karena bunga pinjaman telah ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Kepri.
Menurut data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri per tanggal 19 Januari 2022, terdapat sebanyak 146.638 UMKM di seluruh Kepri yang tersebar di Kota Batam sebanyak 75.064 (51 persen), Kota Tanjungpinang sebanyak 18.613 (13 persen), Kabupaten Bintan sebanyak 11.783 (8 persen), Kabupaten Karimun sebanyak 18.434 (13 persen), Kabupaten Natuna sebanyak 8.454 (6 persen), Kabupaten Anambas sebanyak 5.262 (4 persen) dan Kabupaten Lingga sebanyak 9.028 (6 persen).
“Dengan jumlah UMKM yang cukup banyak, dapat dikatakan UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Kepri. Demi mempertahankan eksistensi UMKM maka dikeluarkanlah kebijakan strategis dalam wujud bantuan modal bagi UMKM dengan bunga nol persen untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT Bank Riau Kepri,” terang Ansar.
Ia mengaku terus berkomitmen dalam upaya penguatan dan pemberdayaan UMKM yang ada sebagai salah satu pilar pembangunan daerah. Sehingga mampu membuka kesempatan kerja yang luas dan memiliki kontribusi yang besar dalam mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi.
Lebih lanjut, adapun sasaran penerima manfaat kebijakan ini adalah UMKM yang bergerak di sektor produktif, kemudian UMKM yang tidak sedang menerima fasilitas kredit dari Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank (kecuali UMKM yang sedang menerima fasilitas Kredit Konsumtif (KK), Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)), dan UMKM yang tidak tergolong sebagai debitur bermasalah berdasarkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Untuk lebih memperkenalkan ke masyarakat, Gubernur Ansar terus mempromosikan program subsidi bunga nol persen untuk pinjaman UMKM dalam setiap kesempatan dirinya melakukan kunjungan ke daerah-daerah di Kepri. Menurutnya, masyarakat luas harus mengetahui tentang program subsidi bunga nol persen sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk pelaku UMKM.
“Mari kita manfaatkan subsidi bunga ini, silahkan datang langsung ke Bank Riau Kepri untuk mengetahui skemanya,” ajaknya.
Skema Kredit
Adapun detail skema kredit yang diberikan adalah, kredit modal kerja maupun investasi bagi pelaku UMKM dengan plafon maksimal sebesar 20 juta rupiah. Bunga yang dikenakan kepada debitur adalah murni nol persen di mana debitur mendapat subsidi bunga dari Pemprov Kepri sebesar 9 persen efektif menurun. Jangka waktu kredit yang diberikan selama 24 bulan, tidak dikenakan biaya provisi, namun ada biaya administrasi sebesar 50 ribu rupiah.
Memang di tahun 2021 realisasi bunga kredit lebih rendah dibandingkan data hingga Agustus 2022. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepri Agusnawarman hal tersebut wajar, karena memang pelaksanaan awalnya pada akhir tahun 2021.
“Karena memang kita actionnya di akhir tahun 2021, setelah semua persyaratan teknis selesai. Juga saat itu program ini belum tersosialisasi maksmimal ke masyarakat. Saat ini semakin banyak masyarakat yang tau dan ikut program ini sehingga capaian 2022 lumayan tinggi,” ujar Agusnawarman.
Dari data Dinas Koperasi dan UKM Kepri, per Agustus 2022 realisasi bunga kredit telah mencapai angka Rp650 juta lebih. Dengan rincian Rp186 juta lebih di tahun 2021 dan Rp464 juta lebih di tahun 2022. Kemudian plafond kredit yang telah disalurkan mencapai Rp11,160 miliar dengan total 591 UMKM sebagai debitur. (*)
