JAKARTA – Sejumlah ruangan di Kompleks Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Selasa (17/01/2023) digeledah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penggeledahan dimulai sekitar pukul 15.30 WIB sampai akhirnya tim mulai keluar dari gedung pukul 20.56 WIB dengan membawa sejumlah koper. Para penyidik keluar gedung dewan di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat tanpa memberi keterangan sedikit pun.
“Benar, ada kegiatan penggeledahan, dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menjawab pertanyaan pers.
Tidak dijelaskan lebih lanjut terkait tugas penggeledahan. Namun dari informasi lain mengungkapkan, lembaga antirasuah itu menggeledah ruangan Komisi C, Komisi D hingga ruangan Ketua DPRD DKI Jakarta. Setidaknya lima ruang kerja wakil rakyat itu yang digeledah.
“Bu Cinta Mega Komisi C, Yudistira Komisi D, Yusriah komisi D, Mohammad Taufik dan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi,” kata sumber yang tidak bersedia disebut namanya kepada Monitor Indonesia, yang dikutip Selasa (17/01/2023) malam.
Sementara itu dari informasi terkait yang dihimpun Antara, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah titik yaitu di lantai empat, lantai delapan dan lantai 10 Gedung DPRD DKI Jakarta.
Berdasarkan pengamatan, terlihat tim penyidik KPK membawa sejumlah berkas di dalam koper berwarna merah dan hitam. Terkait tugas penggeledahan kali ini, tak srorangpun dari tim penyidik KPK mau bicara kepada pers usai menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta. Tim penyidik KPK langsung memasuki mobil melewati pintu samping DPRD DKI yang lama.
Usut Pengadaan Tanah
KPK memang tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur. Pengadaan itu merupakan proyek badan usaha milik daerah (BUMD) Perumda Sarana Jaya pada 2018-2019.
KPK juga telah menetapkan tersangka dalam kasus korupsi pengadaan tanah ini. Namun, masih belum diumumkan nama-namanya.
Sejauh ini, KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa para saksi. Dipastikan KPK akan segera mengumumkan konstruksi perkara hingga pihak yang dijadikan tersangka.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, mendukung penggeledahan oleh KPK. Dia berujar, sepenuhnya mendukung KPK untuk mengusut dugaan korupsi.
“Sebagai Ketua DPRD saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK,” katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (17/01/2023).
Prasetyo belum mengetahui pasti kasus yang tengah diusut komisi antirasuah itu. Walau demikian, selaku ketua dewan menegaskan, masyarakat sesungguhnya dapat menyaksikan proses penganggaran di DPRD DKI secara transparan.
“Semua rapat Banggar (badan anggaran) saya buka, terbuka untuk umum. Siapa pun bisa menyaksikan,” tulis politisi PDIP ini.
“Dalam hal ini pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi,” tutupnya. (*)
