PALEMBANG – Ketua DPR RI, Puan Maharani menyempatkan berdialog dengan sejumlah petani dan nelayan di Sumatera Selatan, serangkaian kegiatan kunjungan kerja ke PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang.
Dialog bersama Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Perikanan tersebut diselenggarakan di Gedung Serbaguna PT Pusri Palembang, Jumat (03/03/2023). Dilaporkan 700 orang mengikuti kegiatan tersebut.
Didampingi Anggota Komisi IV DPR Riezky Aprilia yang berasal dari Dapil Sumatera Selatan, acara juga diikuti Wakil Ketua DPRD Sumsel, Giri Ramanda Nazaputra Kiemas; Anggota DPRD Sumsel Zulfikri Kadir; Bupati Banyuasin Askolani; Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Heri Amalindo; Wakil Bupati Empat Lawang Yulius Maulana; Wakil Walikota Prabumulih, Abdiyansyah Fikri dan Sekda Kota Palembang Ratu Dewa.
Acara penyerapan aspirasi itu diawali penyerahan bantuan untuk kelompok tani di antaranya, traktor roda 4, combine harvester multiguna, alat untuk program ternak Sapi Ruminansia, excavator dan mesin penyedot lumpur.
Juga bantuan untuk kebutuhan program kampung nelayan maju, program biofolk Lele, program instalasi pengelolahan air dengan Teknologi Bio Alkaline, program makmur, program kehutanan dan bantuan stimulus perumahan swadaya, serta program percepatan peningkatan tata guna air irigasi.
“Bantuan-bantuan yang diberikan untuk membantu bapak/ibu agar bisa mensejahterakan keluarga dan daerahnya,” kata Puan.
Perempuan pertama menjabat Ketua DPR RI menjelaskan maksud kedatangannya ke PT Pusri, untuk melihat langsung kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan salah satu industri pupuk nasional.
“Saya juga ingin melihat apakah anggota-anggota DPR bekerja menemui rakyat, menyerap aspirasi,” tambahnya.
Sejumlah Keluhan
Puan kemudian mengajak beberapa orang perwakilan petani naik ke atas panggung untuk menyampaikan aspirasinya. Petani dari Banyuasin bernama Sumitro mengeluhkan soal sulitnya mendapat pupuk bersubsidi.
“Kita dapat tapi hanya separuhnya, jadi separuhnya lagi beli. Kami mau beli asal ada barangnya, tapi ini sulit. Padahal Banyuasin lumbung pangan. Dan kami juga terkendala masalah transportasi untuk pasarkan hasil. Jalannya tidak layak sepanjang 60 km,” ungkap petani asal Jawa itu.
Ia juga berharap agar pemerintah membuatkan jembatan, sehingga hasil panen petani bisa dijual dengan harga yang lebih bagus. Sebab saat ini petani Banyuasin hanya bisa menjual hasil panen padi seharga Rp 4.200 per kg.
“Jika ada jembatan, distribusi akan lebih baik sehingga harga padi bisa dijual dengan harga lebih dari Rp 5.000 per kg,” paparnya.
Tak hanya petani, penyuluh pertanian bernama Yeni Rahma juga dari Banyuasin mengeluhkan para penyuluh kontrak yang belum mendapat gaji dan tidak diberi biaya operasional. “Kami untuk operasional bantingan. Dan kami harap bisa menjadi ASN, minimal PPPK,” pintanya.
Penyuluh Perikanan lain bernama Widia juga menyampaikan hal yang sama. Dari sekitar 1.600 penyuluh di Indonesia, menurutnya, selama ini statusnya adalah tenaga kontrak.
“Akhir tahun ini kontrak dihapuskan, masa kerja 5-15 tahun. Tolong nasib kami agar statusnya tidak sekadar penyuluh perikanan bantu, tapi bisa menjadi ASN,” harap Widia.
Disampaikan ke Pusat
Mendengar semua keluhan tersebut, Puan memastikan akan membawa aspirasi Widia dan penyuluh-penyuluh lainnya ke Pemerintah Pusat.
“Akan saya sampaikan dengan kementerian terkait, untuk segera selesaikan karena ini anggaran pusat. Soal PPPK ini memang masalah nasional, kami akan carikan solusinya,” ujar Puan.
Lebih lanjut, cucu Bung Karno ini mengatakan petani dan nelayan adalah dua profesi mulia yang berkaitan dengan hidup matinya bangsa. Oleh karenanya, Puan berterima kasih kepada bapak/ibu petani dan nelayan yang sudah menjadi pilar kedaulatan pangan bangsa Indonesia.
“DPR RI selalu turun ke bawah untuk mencari tahu apa kebutuhan petani dan nelayan yang bisa dibantu. Makanya hari ini saya datang untuk menyerahkan total 14 jenis bantuan dari berbagai kementerian,” terangnya.
“Karena memang DPR RI yang memperjuangkan aspirasi bapak/ibu tani dan nelayan ke pemerintah, lalu pemerintah dalam hal ini Kementerian yang mengeluarkan programnya,” lanjut Puan.
Kepada petani, Puan mengaku sudah memantau persoalan harga gabah rendah yang disebabkan karena berbagai faktor, khususnya jelang panen raya ini. DPR RI bersama Pemerintah disebutnya sedang berupaya mencarikan jalan agar dapat memenuhi harapan semua pihak.
“Bagi para Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Perikanan, saya juga ikut memantau masalah-masalah di lapangan yang dihadapi bapak/ibu sekalian, seperti terkait ketersediaan Sumber Daya,” tambah mantan Menko PMK itu seperti dikutip dari laraspost.com.
Puan Maharani juga berpesan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meningkatkan perhatian kepada Penyuluh Pertanian dan Perikanan. Sebab solusinya ada di Pemda dan APBD.
“Jadi harus ada porsinya. Pemda harus benar-benar mengingat bahwa pangan adalah urusan hidup matinya sebuah bangsa. Tidak boleh dianggap remeh atau tidak dijadikan prioritas,” pungkas Puan. (*)
