TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad secara resmi melakukan pengukuhan terhadap Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri, yang berlangsung di Aula Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin (09/01/2023).
“Insya Allah, seluruh sub sistem pemerintahan akan didorong ke depan bekerja lebih baik dengan indikator kinerja yang dapat diukur. Agar tiap tahunnya satu demi satu kekurangan dapat diatasi,” ujar Ansar dalam sambutannya.
Ia menyebutkan, membangun Kepri berbeda dengan membangun wilayah-wilayah kontinental di daratan. “Tantangannya sangat berat dengan wilayah laut mencapai 96 persen dan daratan hanya 4 persen. Terdapat 22 pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Untuk itu urusan prosperity atau kesejahteraan dan kedaulatan menjadi prioritas utama,” paparnya.
Ansar juga berikan apresiasi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kepri yang telah menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik. Di mana Kepala Perwakilan BPKP Kepri sebelumnya, Wawan Yulianto selalu berdiskusi dengan pihaknya sehingga pemerintahan dapat berjalan efektif, akuntabel dan transparan.
“Mudah-mudahan hal ini dapat dilanjutkan dengan kepemimpinan Pak Mardiyanto ke depan. Dapat saling mengingatkan dan mendukung dalam rangka mencapai kinerja lebih baik lagi,” harap Ansar.
Sementara itu, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK BPKP Iwan Taufik Purwanto menyampaikan sambutan Kepala BPKP RI, yang berharap kepada Kepala Perwakilan BPKP Kepri yang baru untuk dapat diterima Pemprov Kepri dan segenap mitra kerja. Baik instansi pusat, Pemda di Kepri, BUMN, BUMD, hingga perangkat desa untuk dapat bekerja lebih baik ke depannya.
Iwan juga mengungkapkan, kehadiran Perwakilan BPKP Kepri dalam pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan sepanjang tahun 2022 telah direalisasikan, dalam agenda yang mencakup 7 sektor dan 99 topik prioritas pengawasan termasuk APBD Pemprov Kepri, dan tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kepri tahun 2022.
“Mudah-mudahan saran dan rekomendasi dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan tata kelola, akuntabilitas, pengendalian interen dan manajemen resiko di wilayah Pemprov Kepri,” ucapnya. (CR7)
