JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan penyidikan pada tahun 2022, berhasil menyelesaikan 20 perkara kasus di sektor jasa keuangan yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21), dan telah dilakukan penyerahan tersangka juga barang bukti (tahap 2).
Direktur Humas OJK, Darmansyah menuliskan dalam rilis resminya, dari 20 perkara tersebut, terdiri 18 perkara sektor Perbankan dan dua perkara sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).
“Sehingga sejak 2014 sampai 2022, Penyidik OJK telah menyelesaikan total 99 perkara, yang terdiri dari 78 perkara Perbankan, 5 perkara Pasar Modal dan 16 perkara IKNB,” lanjut Darmansyah, Rabu (25/01/2023).
Ia menambahkan, untuk memperkuat kewenangan penyidikan dan untuk membangun sistem peradilan pidana yang kredibel, OJK secara rutin menggelar koordinasi dengan lembaga maupun Aparat Penegak Hukum yaitu Polri, Kejaksaan RI, PPATK dan Lembaga Penjamin Simpanan.
“Saat ini, OJK memiliki 17 penyidik yang terdiri dari 12 penyidik Kepolisian dan lima penyidik PNS,” sebutnya.
Selama 2022, sambungnya, penyidik OJK juga telah melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi dalam bentuk edukasi pencegahan tindak pidana sektor jasa keuangan dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, serta Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tugas Penyidikan OJK juga mendapatkan penghargaan sebagai Penyidik Terbaik dari Bareskrim Polri pada 24 November 2022 lalu, atas prestasi penegakan hukum di sektor jasa keuangan selama 2022.
“OJK menjadi lembaga terbaik dalam penyelesaian kasus untuk kategori Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian/Lembaga,” terang Darmansyah.
Dengan langkah-langkah penguatan dan penegakan hukum tersebut, OJK optimis stabilitas sistem keuangan dapat terjaga khususnya dalam mengantisipasi peningkatan risiko eksternal dan semakin mendorong pemulihan ekonomi nasional. (*)
